[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","015fd425-ca10-458c-9458-d0ff5e487b98","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-08-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara","place_of_enactment","Kwandang","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2023 (271)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2022. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No 25 Tahun 2000, UU No 38 Tahun 2000, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU No1 Tahun 2015, PP No 109 Tahun 2000, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 65 Tahun 2010, PP No 71 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2012, PP No 74 Tahun 2012, PP No 18 Tahun 2017, PP No 2 Tahun 2018, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, PP No 13 Tahun 2019, PP No 28 Tahun 2020, PP No 37 Tahun 2023, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Kab Gorontalo Utara No 5 Tahun 2012, PERDA Kab Gorontalo Utara No 6 Tahun 2021, PERDA Kab Gorontalo Utara No 1 Tahun 2023. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023. \n Terdiri dari 450 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengganti Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bangunan gedung, meliputi fungsi, klasifikasi, standar teknis, proses penyelenggaraan, sanksi administratif, peran masyarakat, dan pembinaan. Latar belakangnya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keseimbangan pembangunan lahiriah dan batiniah. Tujuan kebijakan ini adalah untuk membentuk watak, mewujudkan produktivitas, dan jati diri manusia melalui bangunan gedung yang strategis.

Ketentuan substansial mencakup penetapan fungsi bangunan gedung berdasarkan fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial budaya, dan fungsi khusus, serta klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas, permanensi, risiko kebakaran, lokasi, ketinggian, kepemilikan, dan klas bangunan. Peraturan ini juga mengatur standar teknis yang meliputi standar perencanaan dan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup kewajiban memenuhi standar teknis bangunan gedung, memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta mematuhi ketentuan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung, pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan SLF Bangunan Gedung, pencabutan SLF Bangunan Gedung, dan/atau perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOALEMO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BOALEMO REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
CONCERNING
BUILDING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOALEMO,

\n\n \n \n

Considering:

that National development to promote public welfare as contained in the 1945 Constitution is essentially the development of the whole Indonesian people and the development of the entire Indonesian society which emphasizes the balance of development, material prosperity and inner satisfaction, in an advanced and socially just Indonesian society based on Pancasila;
that Buildings as a place for humans to carry out their activities, has a very strategic role in shaping character, realizing productivity, and human identity;
that Law Number 28 of 2002 concerning Buildings has been amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 36 of 2005 concerning Implementing

","pdf_url","/proxy/pdf?id=015fd425-ca10-458c-9458-d0ff5e487b98","actionData","errors"]