[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","014c1395-233d-49f6-b92f-67eaf9012c13","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2009 tentang PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-06-25","effective_date","2009-06-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Morowali","place_of_enactment","Bungku","theme","PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SUMBANGAN PIHAK KE TIGA
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/No.2, TLD No. 0131
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa guna meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan daerah, diperlukan upaya untuk menambah sumber-sumber pendapatan daerah melalui berbagai sektor yang dapat dipertanggungjawabkan;\r\nbahwa dengan masih terbatasnya sumber Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah mengupayakan langkah-langka kebijakan untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut melalui partisipasi masyarakat maupun pemerintah melalui Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah; \n UU No. 20 Tahun 1997; UU No. 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 20 Tahun 2001; Permendagri No. 8 Tahun 1978; Perda Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentangPenerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang penerimaan sumbangan; persetujuan dan pengesahan; ketentuan pelaksanaan; dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2009. \n 5 Halaman, Penjelasan: 1 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerimaan sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah Kabupaten Morowali. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pembangunan daerah dengan menambah sumber pendapatan daerah melalui partisipasi masyarakat dan pemerintah. Sumbangan yang diterima harus sukarela, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan berupa hadiah, donasi, hibah, wakaf, dan sumbangan serupa lainnya. Penerimaan sumbangan harus mendapat persetujuan DPRD dan pengesahan Gubernur. Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan, yang dituangkan dalam naskah kesepahaman antara pemberi dan Pemerintah Daerah. Sumbangan dalam bentuk uang disetor ke Kas Daerah, sedangkan sumbangan berupa benda dicatat dalam inventaris barang Pemerintah Daerah.

Hasil penerimaan sumbangan harus dicantumkan dalam APBD tahun berikutnya dan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah. Benda-benda yang berasal dari sumbangan menjadi kekayaan Daerah dan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang berkaitan dengan Sumbangan Pihak Ketiga dinyatakan masih berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
MOROWALI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF MOROWALI REGENCY
NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING
RECEIPT OF THIRD PARTY DONATIONS TO THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MOROWALI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality of service and development
of the region, efforts are needed to increase sources of
regional income through various sectors that can be
accounted for;
that with the limited sources of Local Own-Source Revenue,
the Regional Government seeks policy measures
to explore sources of Regional Revenue through
community and government participation through
Receipt of Third Party Donations;
that based on the considerations as referred to in
letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation regarding
Receipt of Third Party Donations to the Region;

In view of:

Law Number 20 of 1997

","pdf_url","/proxy/pdf?id=014c1395-233d-49f6-b92f-67eaf9012c13","actionData","errors"]