[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0147d703-7a91-40c1-8b2e-0c875e72524b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","short_title","Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023","number","35","year","2023","published_date","2023-10-26","effective_date","2023-10-27","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8a973c4c-9508-4afc-b855-d7928253bb5b","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Permen KKP","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"sectors","location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kinerja Organisasi - Kementerian Kelautan dan Perikanan
2023
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 35, BN 2023 (855) : 17 hlm.; jdih.kkp.go.id
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n Untuk penyesuaian perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta ketentuan sistem kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. \n Dasar hukum Permen Kelautan dan Perikanan ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 38 Tahun 2023; dan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020. \n Permen Kelautan dan Perikanan ini mengatur tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengelolaan Kinerja organisasi di Kementerian dilakukan \r\nuntuk menyelaraskan tujuan dan Sasaran setiap level organisasi ke dalam dokumen Kinerja organisasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Data Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 891); dan b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 46 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Data Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 891)\n2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan organisasi serta ketentuan sistem kinerja pegawai. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri sebelumnya yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan terkini. Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi pembagian kewenangan antar level organisasi, mulai dari Kementerian hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Pengelolaan kinerja mencakup penjenjangan, perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Setiap level organisasi memiliki sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai, dengan perjanjian kinerja yang disusun dan ditandatangani oleh pimpinan terkait. Peraturan ini juga mengatur tentang penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan, serta manual indikator kinerja yang diperlukan untuk pengukuran kinerja.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, metode cascading Kinerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190) sampai dengan 31 Desember 2024.","sanctions","(-)","revokes",[98,104],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Permen KKP No. 68/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158937/permen-kkp-no-68permen-kp2017-tahun-2017","d8ad926d-5bd1-4f48-ab22-21235d1e9b83",{"_99":105,"_101":106,"_36":107},"Permen KKP No. 13/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/158256/permen-kkp-no-13permen-kp2013-tahun-2013","17da7a53-13cb-4972-8a49-6fdbe133e702","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 35 OF 2023
CONCERNING
ORGANIZATIONAL PERFORMANCE MANAGEMENT
WITHIN THE MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that for the adjustment of organizational developments and needs, as well as the provisions of the employee performance system within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, it is necessary to regulate the organizational performance management within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries;
that Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 68/PERMEN-KP/2017 concerning Guidelines for Organizational Performance Management within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries is no longer in accordance with developments, so it needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0147d703-7a91-40c1-8b2e-0c875e72524b","actionData","errors"]