[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0145f597-ca42-4bea-8b9e-059cf6bae47b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Reklame","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 3 Tahun 2016","number","3","year","2016","published_date","2016-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sarolangun","place_of_enactment","Sarolangun","theme","Penyelenggaraan Reklame","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - REKLAME
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya lebih melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemasangan reklame di dalam dan di luar ruangan yang sesuai dengan estetika, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat perlu mengatur penyelenggaraan reklame \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 \n Perda ini mengatur mengenai Perencanaan, meliputi pola penyebaran peletakan reklame, perletakan reklame, pemanfaatan titik reklame, dan rancangan bangun reklame; Jenis Reklame; Mekanisme Izin Penyelenggaraan Reklame; Penyelenggaraan Reklame; Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Reklame, meliputi pengendalian, pengawasan, dan penertiban reklame; Penyidikan; serta Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2016. \n Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka setiap izin dan perjanjian kerja sama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku s.d. habis masa belaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau habis masa perjanjian kerja samanya dan selanjutnya harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perda ini \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sarolangun. Latar belakangnya adalah untuk melindungi ketertiban umum, menciptakan keindahan kota, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pemasangan reklame yang sesuai dengan estetika dan perkembangan kota.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Pola Penyebaran Peletakan Reklame: Berdasarkan kawasan (zoning) yang terdiri dari Kawasan Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Khusus, Selektif, dan Umum) dan Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame (Kawasan Bebas).
Perletakan Reklame: Rincian titik-titik reklame di dalam dan di luar sarana dan prasarana kota.
Pemanfaatan Titik Reklame: Diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Rancangan Bangun Reklame: Memperhatikan aspek keindahan, keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, dan kesehatan.
Jenis Reklame: Dibedakan menurut jenis (papan/billboard, megatron, layar, stiker, selebaran, berjalan, udara, film/slide, running text, neon box), ukuran, konstruksi (berat dan ringan), dan kelas jalan (protokol/nasional, provinsi, kabupaten/kota, lingkungan).
Mekanisme Izin Penyelenggaraan Reklame: Setiap penyelenggaraan reklame harus mendapat izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin berlaku selama 1 tahun dan tidak dapat dipindahtangankan.
Kewajiban Penyelenggara Reklame: Menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, menempelkan tanda masa berlaku izin, membongkar reklame setelah izin berakhir, dan menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame.
Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban Reklame: Dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Peraturan ini juga mengatur tentang penyidikan oleh PPNS dan ketentuan pidana bagi pelanggaran.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap izin dan perjanjian kerjasama yang telah dikeluarkan pada kawasan bebas dan kawasan selektif dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku izin penyelenggaraan reklame atau habis masa pengelolaannya atau","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SAROLANGUN
JAMBI PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF SAROLANGUN REGENCY
NUMBER 3 OF 2016
CONCERNING
ADVERTISEMENT MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SAROLANGUN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in an effort to further protect public order,
create city beauty and improve services
to the public regarding advertisement installation in
indoor and outdoor spaces that are in accordance with aesthetics,
harmonious with the environment and current city development
and have a social function for the community, it is necessary to
regulate the advertisement management;
that based on the considerations as intended
in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation
concerning Advertisement Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 54 of 1999 concerning
the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0145f597-ca42-4bea-8b9e-059cf6bae47b","actionData","errors"]