[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","012f036d-282d-419a-a241-808c5924b2a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-04-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sumedang","place_of_enactment","Sumedang Utara","theme","Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBERIAN - INSENTIF - KEMUDAHAN - INVESTASI
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Sumedang Tahun 2023 No. 4, TLD. No. 38
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah, maka diperlukan pengaturan yang tetap dalam Peraturan Daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.24 Tahun 2019 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, bentuk pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan, tata cara pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab, jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi, pelaporan dan evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023. \n 13 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. BAB IX PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, Pasal 16 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Sumedang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Insentif dan kemudahan investasi diberikan dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi meliputi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penggunaan sumber daya lokal, peningkatan pelayanan publik, peningkatan produk domestik regional bruto, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, alih teknologi, industri pionir, kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, atau Koperasi, industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah, dan berorientasi ekspor. Bentuk insentif dapat berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi daerah, pemberian bantuan modal, riset dan pengembangan, fasilitas pelatihan vokasi, dan bunga pinjaman rendah. Bentuk kemudahan dapat berupa penyediaan data dan informasi peluang investasi, sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan lahan, bantuan teknis, penyederhanaan dan percepatan perizinan, kemudahan akses pemasaran, investasi langsung konstruksi, investasi di kawasan strategis, kenyamanan dan keamanan berinvestasi, kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi, akses tenaga kerja, pasokan bahan baku, dan fasilitasi promosi.","transitional_provisions","1. Pemberian Insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Pemberian Insentif tersebut berakhir.\n2. Permohonan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi yang sedang dalam proses, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:\na. teguran lisan;\nb. teguran tertulis; dan\nc. pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Perbup Kab. Sumedang No. 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang pada BAB IX PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, Pasal 16 sampai dengan Pasal 2","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMEDANG
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUMEDANG REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
ON
GRANTING OF INVESTMENT INCENTIVES AND FACILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SUMEDANG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to increase investment and ease of doing business,
support economic growth, and encourage the role
of the community and the private sector in development
of the region and to implement the provisions of Article 7 of Government Regulation Number 24 of 2019 on Granting Incentives
and Investment Facilities in the Region, it is necessary to stipulate
a Regional Regulation on Granting Investment Incentives and Facilities;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 14 of 1950 concerning the Formation of Regency Regions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=012f036d-282d-419a-a241-808c5924b2a9","actionData","errors"]