[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","012efd41-2143-497d-a87d-b3a6d7f4c1c9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 11 Tahun 2003 tentang IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 11 Tahun 2003","number","11","year","2003","published_date","2003-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN APOTEK - TOKO OBAT - KLINIK - LABORATORIUM - OPTIKAL
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2003/No. 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL
ABSTRAK:	\n \n Dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat memerlukan usaha-usaha Penunjang Kesehatan dan usaha penwrjang kesehatan tersebut diawasi dan dijaga kualitasnya, sehingga tetap memenuhi standar kesehatan; Dalam rangka men-jaga kualitas memenuhi standar kesehatan dimaksud dipandang perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal yang diatur dengan Peraturan Daerah; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Apoteh Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal. \n UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 1983; PP No 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang IZIN APOTEK, TOKO OBAT, KLINIK, LABORATORIUM DAN OPTIKAL, meliputi Ketentuan Perizinan; Pembinaan dan Pengawasan; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan Retribusi; Saat Retribusi Teutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Kewajiban dan Larangan; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengambilan Kelebihan Pembayaran; Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2003. \n 21 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Ketentuan Peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan apotek, toko obat, klinik, laboratorium, dan optikal di Kabupaten Batang Hari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengawasan dan pengendalian usaha penunjang kesehatan. Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha apotek, toko obat, klinik, laboratorium, dan optikal wajib memiliki izin dari Bupati. Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah persyaratan dipenuhi, dilakukan penelitian lapangan sebagai bahan pertimbangan penerbitan izin. Izin berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut, meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis kesehatan. Retribusi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin. Setiap pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun. Peraturan ini juga mengatur kewajiban dan larangan bagi setiap jenis usaha, serta sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan.","transitional_provisions","1. Bagi Apotek, Toko Obat, Klinik, Laboratorium dan Optikal yang izinya telah diterbitkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dengan ketentuan setiap tahunnya mendaftar ulang dan membayar Retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dikenakan Sanksi Adminitrasi Berupa :\na. Peringatan Untuk Mengurus Izin;\nb. Penghentian Kegiatan sementara menjelang izin diterbitkan;\nc. Denda sebesar RP. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah ).\n2. Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dikenakan Sanksi Adminitrasi Berupa :\na. Diwajibkan untuk pendaftaran ulang;\nb. Denda sebesar RP. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah ).\n3. Setiap orang atau Badan yang melakukan Pelanggaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 22 dan pasal 23 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.\n4. Setiap orang atau Badan yang melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER 11 YEAR 2003
CONCERNING
LICENSES FOR PHARMACIES, DRUG STORES, CLINICS, LABORATORIES AND OPTICAL STORES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to improve the Public Health degree requires Health Supporting efforts and these health supporting efforts are supervised and maintained for their quality, so that they continue to meet health standards;
that in order to maintain quality to meet the intended health standards, it is deemed necessary to make efforts to supervise and control the activities of Pharmacies, Drug Stores, Clinics, Laboratories and Optical Stores which are regulated by Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Licenses for Pharmacies, Drug Stores, Clinics,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=012efd41-2143-497d-a87d-b3a6d7f4c1c9","actionData","errors"]