[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","012bb5e9-aa95-4962-81f5-c05fd01df8e9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":-5,"_96":97,"_98":94,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2020 Tahun 2020","number","18/POJK.03/2020","year","2020","published_date","2020-04-20","effective_date","2020-04-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69,72,75,78],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan",{"_55":76,"_56":77,"_58":-5},"ada340fa-4cda-4998-83a8-86cf128dcc27","Penanganan Pandemi",{"_55":79,"_56":80,"_58":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"sectors","location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perintah Tertulis - Penanganan - Permasalahan - Bank
2020
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 18/POJK.03/2020, LN.2020/NO.106, TLN NO.6493, ojk.go.id : 11 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank. \n Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan; UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. \n Peraturan OJK ini mengatur mengenai OJK yang berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada Bank untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; dan/atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. Perintah Tertulis tersebut diberikan kepada Bank yang memenuhi kriteria berdasarkan penilaian OJK. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan untuk memberikan Perintah Tertulis kepada bank dalam rangka penanganan permasalahan bank. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah pandemi COVID-19 dan/atau ancaman krisis ekonomi.\n\nOJK berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada bank untuk melakukan atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. Bank yang dapat diberikan Perintah Tertulis adalah bank yang mengalami permasalahan keuangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha, atau bank dengan pemegang saham pengendali yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan upaya penguatan bank. Bank yang menerima penggabungan harus memiliki tingkat kesehatan yang memenuhi persyaratan minimum.\n\nBank yang diberikan Perintah Tertulis wajib menyusun rencana tindak untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis, yang memuat rangkaian proses dan jadwal pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. Bank wajib menyampaikan informasi perkembangan pelaksanaan rencana tindak kepada OJK dan menjaga kelancaran proses tersebut. Persyaratan dan tata cara Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK terkait, kecuali diatur lain dalam peraturan ini. Peraturan ini juga mengatur pengecualian-pengecualian tertentu bagi bank berstatus perusahaan terbuka dan BUK/BUS/BPR/BPRS dalam hal Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi.","transitional_provisions","sanctions","1. Bank dan/atau Pihak Utama Bank yang tidak memenuhi kewajiban menyusun rencana tindak dan/atau melaksanakan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi sesuai rencana tindak dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.\n2. Bagi BUK atau BUS yang telah dikenai teguran tertulis dan tetap tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi berupa penetapan sebagai BPR atau BPRS.\n3. Bagi BPR atau BPRS yang telah dikenai teguran tertulis dan tetap tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha.\n4. Pihak Utama Bank yang telah dikenai teguran tertulis dan tetap tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi berupa larangan sebagai pihak utama.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 18/POJK.03/2020
CONCERNING
WRITTEN ORDER FOR BANK PROBLEM HANDLING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 23 paragraph (2) of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in order to face threats that endanger the national economy and/or financial system stability, it is necessary to stipulate a Financial Services Authority Regulation regarding Written Orders for Handling Bank Problems;

In view of:

Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2011 Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=012bb5e9-aa95-4962-81f5-c05fd01df8e9","actionData","errors"]