Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.04/2013

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata laksana impor barang dari Northern Territory Australia ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan dan mendukung kerjasama perdagangan yang saling menguntungkan antara Northern Territory Australia dan Indonesia. Memorandum of Cooperation yang baru ditandatangani untuk melanjutkan fasilitas pemeriksaan pendahuluan kepabeanan di Darwin, Australia.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa barang impor dari Northern Territory Australia dapat dilakukan pemeriksaan pendahuluan di Darwin. Pemilik barang harus mengajukan permohonan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Darwin paling lambat 7 hari kerja sebelum pemuatan. Permohonan harus mencakup uraian jenis barang, jumlah, dan lokasi pemeriksaan, serta dilampiri dengan copy invoice dan packing list. Pejabat Bea dan Cukai di Darwin akan melakukan penelitian dan pemeriksaan pendahuluan, serta menerbitkan Customs Pre-Inspection Report. Importir harus melampirkan laporan ini saat mengajukan pemberitahuan pabean impor di Indonesia.