[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0119143f-d924-4a48-9c6c-5f3f1d1bf5a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Kepemudaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-03-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cdb0ad09-b4d9-463f-bd32-671a7a1373ae","Kepemudaan & Olahraga","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan","place_of_enactment","Kalianda","theme","Pelayanan Kepemudaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kepemudaan
2020
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pelayanan Kepemudaan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka bahwa pemuda merupakan aset bangsa yang memiliki potensi\r\nsebagai penerus dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah, sehingga diperlukan pembangunan kepemudaan yang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun intemasional; dalam pembangunan daerah, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis, sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu sistem penyelenggaraan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan; bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kepemudaan \n Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 40 Tahun 2009; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 41 Tahun 2011; PERPRES NO 66 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 617 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 944 Tahun 2015; PERDA NO 7 Tahun 2016. \n Peraturan daerah ini menetapkan mengenai Kepemudaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2020. \n Lampiran File: 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemerintah daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan. Pemerintah daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kepemudaan di daerah serta bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah. Peran aktif ini diwujudkan melalui aspek etik dan akhlak mulia, penguatan iman dan takwa, pengembangan nilai-nilai kearifan budaya lokal, peningkatan kesadaran hukum, penguatan wawasan kebangsaan, pembangkitan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, pembangkitan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, peningkatan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, penjaminan transparansi dan akuntabilitas publik, pemberian kemudahan akses informasi, pengembangan pendidikan politik dan demokratisasi, pengembangan sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, pengembangan olahraga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

","transitional_provisions","sanctions","1. Organisasi kepemudaan yang tidak melaporkan kegiatannya kepada pemerintah daerah dalam waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SOUTH LAMPUNG REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
on
YOUTH AFFAIRS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that youth are a national asset that shall have the potential as successors in the implementation of national and regional development, so that youth development is needed that is able to actively participate in regional and national development and compete in various activities at the regional, national and international levels;
that in regional development, youth shall have strategic potential and roles, so it is necessary to develop their potential and roles through awareness, empowerment, and development in a planned, directed, integrated, and sustainable youth affairs administration system;
that based on Article 11 paragraph (1) of Law Number 30 of 2009 on Youth

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0119143f-d924-4a48-9c6c-5f3f1d1bf5a9","actionData","errors"]