[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0118759e-3514-4bb7-977e-8ced4de71c11","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013","number","15","year","2013","published_date","2013-08-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - KESEJAHTERAAN - SOSIAL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD 2013/15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa hakikat penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kesejahteraan rakyat;\r\nbahwa untuk mencapai pemenuhan dasar hidup warga masyarakat, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan, pemberdayaan dan pengembangan kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penghargaan atas jasa pahlawan;\r\nbahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki untuk melakukan upaya pemenuhan kesejahteraan sosial di daerah\r\nbahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada PMKS, PSKS dan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 \r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 1961\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 \r\nUndang-Undang Nomor 4 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 1998\r\nUndang-Undang Nomor 39 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 \r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2005\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 \r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 \r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 \r\nUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2011\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 \r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 \r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 \r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 \r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 \r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2012\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rehabilirasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, kewenangan,tanggungjawab dan tata kelola, sumber daya, lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, pendaftaran dan perizinan, standar pelayanan minimal, akreditasi, kerjasama dan kemitraan, peran masyarakat, sistem informasi, pembinaan dan pengendalian, ketentuan sosial, larangan, sanksi administrasi, penegakan hukum, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013. \n 74 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memberdayakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk:

\n\n

Rehabilitasi Sosial: Dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif, mencakup motivasi, perawatan, bimbingan fisik, mental spiritual, sosial, konseling, pelatihan vokasional, bantuan sosial, resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan.
Pemberdayaan Sosial: Bertujuan mengembangkan kemandirian PMKS dan meningkatkan peran serta PSKS, melalui peningkatan kemauan, penggalian potensi, pemberian akses, bantuan usaha, dan pengembangan jaringan usaha.
Perlindungan Sosial: Mencegah dan menangani risiko guncangan sosial PMKS melalui rumah perlindungan sosial, terapi psikososial, advokasi, dan bantuan sosial.
Jaminan Sosial: Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pemberian jaminan sosial berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
Penanganan Fakir Miskin: Dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui bantuan pangan, pengembangan potensi diri, pelayanan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan, akses kerja, dan bantuan hukum.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, termasuk penetapan kebijakan, perencanaan, koordinasi, bimbingan, identifikasi sasaran, penggalian potensi, pengembangan program, pengawasan, pelaporan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian penghargaan.

\n","transitional_provisions","Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 dan Pasal 60 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pembekuan kegiatan, atau pencabutan izin/rekomendasi.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) dan (2), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1) dan (2), Pasal 59 dan Pasal 60 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2013

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2013
ON
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANDUNG,

Considering :

that the essence of regional government administration is to improve services for the fulfillment of people's welfare;
that to achieve the fulfillment of basic life for community members, the regional government organizes services, empowerment and development of social welfare for Persons with Social Welfare Problems (PMKS) and appreciation for the services of heroes;
that the regional government needs to optimize the Potential and Sources of Social Welfare (PSKS) it has to make efforts to fulfill social welfare in the region
that to provide protection and legal certainty to PMKS, PSKS and social welfare organizing actors in Bandung Regency;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, c and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0118759e-3514-4bb7-977e-8ced4de71c11","actionData","errors"]