[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01122d13-a4f6-4102-95af-7bb989d008bc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kabupaten Bantaeng","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 18 Tahun 2007","number","18","year","2007","published_date","2007-05-31","effective_date","2007-06-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kabupaten Bantaeng","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tata ruang
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2007/NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kabupaten Bantaeng\r\n
ABSTRAK:	\n \n Untuk tertibnya pembangunan Ibukota Kabupaten sebagai unsur pendorong Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang Ibukota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat diperlukan ; bahwa Kabupaten Bantaeng dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan pembangunannya mulai berkembang.\r\n \n 3.\tUndang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman \r\n\r\n4.\tUndang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan \r\n\r\n5.\tUndang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang \r\n\r\n6.\tUndang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\n7.\tUndang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \r\n\r\n8.\tUndang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n\r\n9.\tUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;\r\n10.\tUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang ;\r\n11.\tUndang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\n12.\tUndang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;\r\n13.\tPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;\r\n14.\tPeraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;\r\n15.\tKeputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hidup;\r\n16.\tKeputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;\r\n17.\tKeputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.\r\n18.\tKeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dati I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Dati II.\r\n19.\tKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/Kpts/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan.\r\n \n RENCANA UMUM TATA RUANG IBUKOTA KABUPATEN BANTAENG \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007. \n 12 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala Peraturan yang mengatur hal yang sama.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang Ibukota yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi sebagai pendorong pembangunan daerah dan nasional. Tujuannya meliputi menjaga kesesuaian pembangunan dengan rencana tata ruang, mewujudkan pola pemanfaatan ruang yang serasi dan seimbang, menciptakan pola tata ruang yang optimal, meningkatkan fungsi Ibukota Kabupaten dalam perimbangan wilayah, mengendalikan pemanfaatan ruang, mewujudkan pembangunan kota yang manusiawi dan berkelanjutan, memberikan kepastian hukum bagi investor, dan memberikan kejelasan tugas bagi pemerintah dan instansi terkait.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Pembagian wilayah kota menjadi 4 Bagian Wilayah Kota (BWK) dengan fungsi primer dan sekunder yang berbeda (perdagangan, perkantoran, pendidikan, permukiman).\n- Rencana pemanfaatan ruang kota yang meliputi penyediaan ruang kawasan dasar (industri, transportasi, pergudangan), fasilitas pelayanan sosial regional (pemerintahan, pendidikan, kesehatan, kawasan khusus, bangunan umum, open space), dan kawasan complement kota (perumahan, pusat kegiatan wilayah kota, sarana hunian).\n- Pengembangan jaringan utilitas (telepon, listrik, air bersih, drainase, pembuangan sampah).","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\n2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dalam Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2007 NUMBER 18

GOVERNMENT OF BANTAENG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 18 OF 2007

CONCERNING

GENERAL SPATIAL PLAN OF THE CAPITAL CITY
OF BANTAENG REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF ΒΑΝΤΑΕNG

Considering:

that for the sake of order in the development of the Regency Capital as an element driving Regional Development and National Development, the sustainable, optimal, balanced and harmonious use of the Capital's space is highly necessary;
that the development of Bantaeng Regency in the Province of South Sulawesi is beginning to develop;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, it is deemed necessary to form a Regional Regulation concerning the General Spatial Plan of the Capital City of Bantaeng Regency.

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01122d13-a4f6-4102-95af-7bb989d008bc","actionData","errors"]