[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","010ed2e2-d0ef-471b-957c-b5e202d83ec3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010","number","6","year","2010","published_date","2010-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN – PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2010 No.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 20 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 13 Tahun 2007. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa Kentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) diubah sebagai berikut :\r\n1. Ketentuan dalam Pasal 1 diantara angka 48 dan angka 49 disisipi angka 48a baru dan diantara angka 51 dan angka 52 disisipi angka 51a baru;\r\n2. Ketentuan dalam Pasal 3 huruf d diubah;\r\n3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah;\r\n4. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipi 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a);\r\n5. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) diubah;\r\n6. Ketentuan dalam Pasal 23 diubah;\r\n7. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) huruf k, n, r, t, u, x dan z dan ayat (3) huruf c, g dan h diubah;\r\n8. Ketentuan dalam Pasal 35 diubah;\r\n9. Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 35A;\r\n10. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3)\r\n11. Ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah\r\n12. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 40A;\r\n13. Ketentuan dalam Pasal 52 diubah;\r\n14. Ketentuan Bab IV Bagian Kedua diubah;\r\n15. Bagian Ketiga dihapus\r\n16. Ketentuan dalam Pasal 57 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7);\r\n17. Ketentuan Bab IV Bagian Keempat diubah, sehingga Bab IV Bagian Keempat;\r\n18. Ketentuan dalam Pasal 58 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 58;\r\n19. Ketentuan dalam Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3);\r\n20. Ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4)\r\n21. Ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3)\r\n22. Ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (2) dan ayat (3)\r\n23. Ketentuan dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b diubah\r\n24. Ketentuan dalam Pasal 67 diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipi 1 ayat baru yaitu ayat (4a),\r\n25. Ketentuan dalam Pasal 68 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a) serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4)\r\n26. Ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 8 (delapan) ayat baru yakni ayat (3) sampai dengan ayat (10),\r\n27. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 70A,\r\n28. Ketentuan Pasal 77 diubah\r\n29. Ketentuan dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4)\r\n30. Ketentuan dalam Pasal 131 diubah, diantara ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (1a)\r\n31. Pasal 132 dihapus\r\n32. Ketentuan dalam Pasal 134 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 134\r\n33. Ketentuan dalam Pasal 138 ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6)\r\n34. Ketentuan dalam Pasal 155 diubah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2010. \n 27 hlm, Penjelasan 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut mencakup:\n\n- **Definisi Keuangan Daerah:** Penambahan dan perubahan definisi terkait pengelolaan keuangan daerah, termasuk penambahan definisi RKA-PPKD dan DPA-PPKD.\n- **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD):** Rincian tugas yang dapat dilimpahkan oleh PPKD kepada pejabat lain di lingkungan SKPKD, serta pelimpahan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk belanja tidak langsung selain belanja pegawai dan pembiayaan.\n- **Pengguna Anggaran:** Pelimpahan sebagian kewenangan pengguna anggaran kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran, termasuk tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran, pelaksanaan anggaran unit kerja, pengujian tagihan, dan penandatanganan SPM-LS dan SPM TU.\n- **Bendahara:** Penjelasan mengenai bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait jika Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran.\n- **Pendapatan Asli Daerah (PAD):** Rincian jenis pendapatan asli daerah, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.\n- **Belanja Daerah:** Klasifikasi belanja menurut urusan wajib dan urusan pilihan, dengan rincian lebih lanjut mengenai masing-masing urusan.\n- **Belanja Hibah:** Penggunaan belanja hibah untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, serta persyaratan dan ketentuan terkait pemberian hibah.\n- **Belanja Bantuan Sosial:** Penggunaan belanja bantuan sosial untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik, serta persyaratan dan ketentuan terkait pemberian bantuan sosial.\n- **Belanja Pegawai, Barang/Jasa, dan Modal:** Penjelasan mengenai penggunaan belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah.\n- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD):** Batas waktu penetapan RPJMD setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.\n- **Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS):** Proses penyusunan KUA dan PPAS, termasuk tahapan, isi, dan penyampaian kepada DPRD.\n- **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan RKA-PPKD:** Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD berdasarkan pedoman, pendekatan, dan tata cara yang ditetapkan, serta pembahasan dan penyempurnaan RKA-SKPD oleh TAPD.\n- **Penyusunan APBD:** Kelengkapan lampiran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, serta proses penyampaian dan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.\n- **Evaluasi APBD:** Proses evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Gubernur, serta penyempurnaan dan penetapan APBD setelah evaluasi.\n- **Pelaksanaan APBD:** Ketentuan mengenai pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah dalam APBD, serta larangan penggunaan penerimaan SKPD secara langsung untuk membiayai pengeluaran.\n- **Investasi Daerah:** Klasifikasi investasi jangka pendek dan jangka panjang, serta ketentuan terkait investasi permanen dan non-permanen.\n- **Pengelolaan Barang Daerah:** Rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah, termasuk perencanaan, pengadaan, penerimaan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.\n- **Obligasi Daerah:** Penerbitan obligasi daerah, penganggaran penerimaan hasil penjualan obligasi, pembayaran pokok dan bunga obligasi dalam APBD.\n- **Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):** Pembinaan keuangan dan teknis BLUD oleh PPKD dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","link","","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2010
ON
AMENDMENT TO PEMALANG REGENCY REGULATION
NUMBER 13 OF 2007 ON THE MAIN POINTS
OF REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Government Regulation Number 38 of 2007 on the Division of Government Affairs Between the Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments and Government Regulation Number 41 of 2007 on Regional Apparatus Organizations and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 59 of 2007 Concerning Amendments to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management, it is necessary to improve regional financial management in accordance with the affairs and organization of regional apparatus;
that in order to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=010ed2e2-d0ef-471b-957c-b5e202d83ec3","actionData","errors"]