[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0108faaf-9b14-4b41-8eec-eb6d18938419","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	\n \n bahwa Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; bahwa Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanah Bumbu perlu dikembangkan dengan melalui pemberdayaan, perlindungan dan kemudahan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masyarakat; bahwa dalam usaha menjamin dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan pemberdayaan, perindungan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah perlu adanya peran pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun\r\n2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun\r\n2008; \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Pelaksanaan Pemberdayaan; Bentuk-Bentuk Pemberdayaan; Kewenangan; Iklim Usaha; Jaringan Usaha; Bentuk Perlindungan; Prioritas Bidang LKegiatan Ekonomi; Koordinasi; Partisiasi Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah bahwa Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemberdayaan, perlindungan, dan menyusun prioritas bidang usaha yang hanya dapat dilakukan oleh Koperasi dan UMKM.
Pemberdayaan dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan dana dari APBD, pengembangan kelembagaan, bantuan pendidikan dan pelatihan, pemberian insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan, kepemilikan saham pada Lembaga Keuangan Mikro, bantuan pengembangan jaringan usaha, serta bantuan konsultasi dan fasilitasi.
Koordinasi dilakukan antara Dinas yang membidangi Koperasi dengan dinas lainnya, lembaga pemerintah dan non-pemerintah.
Bentuk-bentuk pemberdayaan meliputi penguatan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, penguatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis, pemasaran produk, dan fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, perlindungan usaha, dan dukungan kelembagaan.
Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Koperasi melalui penetapan kegiatan yang berpihak kepada Koperasi berupa prioritas kegiatan usaha di sektor ekonomi yang dicadangkan untuk usaha ekonomi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.

","transitional_provisions","1. Koperasi yang telah memiliki status badan hukum wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.\n2. Badan hukum koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan kegiatan bidang ekonomi belum sesuai dengan peraturan daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Peraturan Bupati.","sanctions","1. Koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8 dan pasal 15, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengembalian dana atau ganti rugi, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pembekuan izin, dan pencabutan izin.\n2. Badan usaha yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pelaksanaan bidang kegiatan ekonomi yang dikhususkan bagi koperasi sesuai dengan Peraturan Daerah ini, dapat dicabut izin usahanya oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan dari Dinas yang membidangi Koperasi.\n3. Koperasi yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 17 ayat (6) akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, pengembalian dana dari anggota dan masyarakat, dan pencabutan izin operasional.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
TANAH BUMBU
BERSUJUD
ABOUT
EMPOWERMENT AND PROTECTION OF
COOPERATIVES, MICRO, SMALL,
AND MEDIUM ENTERPRISES
GOVERNMENT OF TANAH BUMBU REGENCY
YEAR 2013

REGENT OF TANAH BUMBU

REGIONAL REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 6 OF 2013
ABOUT
EMPOWERMENT AND PROTECTION OF COOPERATIVES, MICRO,
SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0108faaf-9b14-4b41-8eec-eb6d18938419","actionData","errors"]