[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01051332-6483-41e7-b489-87c6b84af6f9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2019","number","9","year","2019","published_date","2019-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu","place_of_enactment","Batulicin","theme","Pembangunan Kawasan Perdesaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembangunan kawasan perdesaan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2019/No.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembangunan Kawasan Perdesaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk akselerasi pembangunan desa diwujudkan salah satunya dengan pembangunan berbasis kawasan; bahwa Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menyusun pedoman tentang penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan; bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan kawasan perdesan diatur dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan; \n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017; \n Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, berisi tentang:\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Secara Partisipatif;\r\n3. Pembangunan Infrastruktur Antar Perdesaan;\r\n4. Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;\r\n5. Kelembagaan;\r\n6. Anggaran;\r\n7. Pembinaan Dan Pengawasan;\r\n9. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Tanah Bumbu. Latar belakangnya adalah untuk mempercepat pembangunan desa melalui pendekatan berbasis kawasan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pedoman dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

\r\n

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyediakan ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan perdesaan, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kemitraan ekonomi, serta mewujudkan pembangunan infrastruktur antar perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan asas partisipatif, holistik, berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas.

\r\n

Ketentuan substansial mencakup penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif yang melibatkan masyarakat, pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang dilaksanakan oleh SKPD, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa, serta penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang meliputi pengusulan, penetapan, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pelaporan, dan evaluasi. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di tingkat daerah dan kawasan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Bupati.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANAH BUMBU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGULATION OF TANAH BUMBU REGENCY
NUMBER 9 OF 2019
CONCERNING
RURAL AREA DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANAH BUMBU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that one of the ways to accelerate village development is through area-based development;
that the Government, through the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration, has prepared guidelines regarding the implementation of Rural Area Development;
that based on Article 84 paragraph (3) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, rural area development is regulated in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Rural Area Development;

In view of:

Law Number 2 of 2003 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01051332-6483-41e7-b489-87c6b84af6f9","actionData","errors"]