[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0102b035-0b4e-4963-bdad-4bd7d61893fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI IZIN TRAYEK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara No. 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-12-30","effective_date","2011-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Toraja utara","place_of_enactment","Rantepao","theme","RETRIBUSI IZIN TRAYEK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.7 TLD NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kebijakan pemungutan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana khususnya penyelenggaraan izin trayek membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi Mengingat : berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas Retribusi Izin Trayek menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mewujudkan kemandirian Daerah berdasarkan pertimbangan sebagaimana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek. \n Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi \r\n3. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia \r\n4. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah \r\n5. Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara Di Propinsi Sulawesi Selatan \r\n7. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan \r\n8. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah \r\n 9. Undang -undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II 3 4 1 2 \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara \r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara.\r\n\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2011. \n 17 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai izin trayek dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Toraja Utara. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi daerah, yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Izin Trayek dipungut atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu.
Golongan Retribusi: Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif: Tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
Struktur dan Besarnya Tarif: Tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum (mobil penumpang, mobil bus, mobil taxi) dan daya angkut. Terdapat juga tarif untuk Izin Insidentil (Istimewa).
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat izin trayek diberikan.
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang: Masa retribusi adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Surat Pendaftaran: Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD.
Penetapan Retribusi: Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
Pemungutan Retribusi: Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pembayaran Retribusi: Retribusi harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) bulan.
Pemanfaatan: Pemanfaatan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan izin trayek.
Keberatan: Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun.
Pembukuan dan Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Insentif Pemungutan: Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.\n2. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF NORTH TORAJA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF NORTH TORAJA REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
CONCERNING
LOCAL FEE FOR ROUTE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH TORAJA,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of implementing regional autonomy, the policy of collecting regional fees as an important source of local revenue is to finance the administration of government, the implementation of development and community development, and improving services to the community;
that efforts to improve services to the community by providing or improving facilities, infrastructure, and infrastructure, especially the implementation of route permits, require financing so that fees can be collected based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability;
that the Local Fee for Route Permits according to Law Number 28 of 2009

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0102b035-0b4e-4963-bdad-4bd7d61893fc","actionData","errors"]