[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00fc4e9e-4a9b-4fe6-99d4-26ba55edb53b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009","number","5","year","2009","published_date","2009-01-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL - PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2009/No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan \r\npengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status \r\nhukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa \r\npenting lainnya, telah ditetapkan Peraturan Daerah \r\nKabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi \r\nPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu \r\nKeluarga dan Akta catatan Sipil sebagaimana telah diubah \r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 30 \r\nTahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah \r\nKabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi\r\nPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu \r\nKeluarga dan Akta Catatan Sipil ; bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 \r\nTahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo.\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang \r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang \r\nAdministrasi Kependudukan, maka materi yang diatur dalam \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002\r\ntentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, \r\nKartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil beserta segala \r\nperubahannya, sudah tidak sesuai dengan materi peraturan \r\nperundang-undangan yang mendasarinya sehingga Peraturan \r\nDaerah tersebut perlu untuk ditinjau kembali ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\npada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah \r\ntentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Penduduk \r\ndan Pencatatan Sipil; \r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil saat terjadi keadaan darurat dan luar biasa, sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK), perlindungan data pribadi penduduk dan pencabutan dan atau pembatalan dokumen kependudukan, retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 dicabut. \n 39 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten Demak. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan hukum penduduk, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

Ketentuan substansial meliputi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, pembentukan Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), dan penugasan kepada Lurah untuk sebagian administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban mendaftar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, memberikan pelayanan yang sama, menerbitkan dokumen kependudukan, dan menjamin kerahasiaan data. Kewenangan Dinas meliputi memperoleh keterangan yang benar, data dari pengadilan, memberikan keterangan untuk kepentingan peradilan, dan mengelola data untuk pembangunan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban penduduk terkait dokumen kependudukan, pelaporan peristiwa kependudukan dan penting. Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Diatur pula mengenai pendaftaran peristiwa kependudukan seperti perubahan alamat, pindah datang (antar RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Daerah, dan Negara), serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan (korban bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar). Pencatatan sipil meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan agregat. Dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Diatur pula mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan perlindungan data pribadi penduduk.

","transitional_provisions","1. Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Semua Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) tahun.\n4. KTP seumur hidup yang sudah mempunyal NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.\n5. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 56 ayat (3) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.\n6. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegawai pejabat dan penanda tanganan oleh pejabat pada KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi kependudukan dikenakan denda administratif.\n2. Denda bervariasi, contohnya:\n * Keterlambatan melaporkan perubahan KK/perpanjangan KTP: Rp 10.000 (WNI), Rp 75.000 (WNA).\n * Keterlambatan melaporkan pindah datang/perubahan status: Rp 50.000 (WNI), Rp 200.000 (WNA).\n * Keterlambatan melaporkan kelahiran/kematian: Rp 50.000 (WNI), Rp 300.000 (WNA).\n3. Tidak membawa KTP saat bepergian dikenakan denda Rp 50.000.\n4. Petugas yang memperlambat pengurusan dokumen dikenakan denda Rp 250.000.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2002","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DEMAK REGENCY GOVERNMENT
DEMAK REGENCY REGULATION
NUMBER 5 OF 2009
CONCERNING
ORGANIZATION AND RETRIBUTION OF SERVICES
POPULATION REGISTRATION AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF DEMAK,

Considering :

that in order to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status of every population event and other important events, Demak Regency Regulation Number 1 of 2002 concerning Retribution for Replacement of Printing Costs for Resident Identity Cards, Family Cards and Civil Registry Deeds has been established, as amended by Demak Regency Regulation Number 30 of 2002 concerning Amendments to Demak Regency Regulation Number 1 of 2002 concerning Retribution for Replacement of Printing Costs for Resident Identity Cards, Family Cards and Civil Registry Deeds;
that with the enactment of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration jo. Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00fc4e9e-4a9b-4fe6-99d4-26ba55edb53b","actionData","errors"]