For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Banjar

Also known as: PP 54/1991 · PP No. 54 Tahun 1991 · PP Nomor 54 Tahun 1991

Status:
Active
Effective Date:2 September 1991Publication Date:2 Oktober 1991
Hukum Pemerintahan DaerahOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePembentukan Kota Administratif Banjar
LocationPemerintah Pusat
Effective Date02 September 1991
Publication Date02 Oktober 1991
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Kecamatan Banjar sebagaimana tersebut dalam daftar Staatsblad Tahun 1935 Nomor 123. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 ini bertujuan untuk membentuk Kota Administratif Banjar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis, Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Pembentukan ini didasarkan pada perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan Banjar yang menunjukkan ciri kehidupan perkotaan. Kota Administratif Banjar diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta mendorong laju pembangunan. Pemerintah Kota Administratif Banjar berada di bawah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis dan dapat menerima pembinaan langsung dari Gubernur Jawa Barat. Wilayah Kota Administratif Banjar meliputi seluruh Kecamatan Banjar dan sebagian dari Kecamatan Cisaga, Cimaragas, dan Pamarican, yang kemudian ditata menjadi empat kecamatan baru. Pembiayaan pembentukan kota ini dibebankan pada APBN, APBD Jawa Barat, dan APBD Ciamis.

1. Susunan organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Pola Organisasi Pemerintah Kota Administratif Banjar. 2. Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Kepala Daerah Tingkat II Ciamis yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Banjar sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintah Kota Administratif Banjar. 3. Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ciamis atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

(-)
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 54 OF 1991
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF BANJAR ADMINISTRATIVE CITY
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering:
  1. that in connection with the development and progress of the Province of Level I Region of West Java in general and the Regency of Level II Region of Ciamis in particular in the Banjar Sub-district, it is deemed necessary to regulate the administration of regional government specifically to ensure the fulfillment of the demands of development and progress as intended in accordance with the aspirations of the community in the Banjar Sub-district;
  2. that the development and progress of the Banjar Sub-district has shown the characteristics and nature of urban life, so that the area needs to be upgraded to an Administrative City which requires special guidance and
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.