[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00edc0bc-1734-490a-b680-aa3d781f365d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001","number","4","year","2001","published_date","2001-05-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Larangan Minuman Beralkohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Larangan Minuman Beralkohol
2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2001/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Larangan Minuman Beralkohol
ABSTRAK:	\n \n bahwa minum minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, norma sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf adi atas, maka perlu menetapkan larangan terhadap produksi, pengedaran, perdagangan, mengkonsumsi minuman beralkohol; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/KEP/10/1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 282/Menkes/SK/II/1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1999; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tPenggolongan Minuman Beralkohol\r\nBab III \tLarangan Minuman Beralkohol\r\nBab IV \tPengecualian\r\nBab V \tPembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian\r\nBab VI \tKetentuan Pidana\r\nBab VII \tPenyidikan\r\nBab VIII \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2001. \n 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Penjualan Minuman Keras dan Penetapan Serta Penagihan Pajak Atas Penjualan Minuman Keras, yang dituangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Tengah Tanggal 30 Oktober 1954.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang larangan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara. Latar belakangnya adalah bahwa konsumsi minuman beralkohol bertentangan dengan norma agama dan sosial, serta dapat mengganggu kesehatan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melarang produksi, pengedaran, perdagangan, dan konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara.\n\nKetentuan substansial meliputi larangan bagi setiap orang atau badan untuk memproduksi, mengedarkan, dan memperdagangkan minuman beralkohol. Selain itu, setiap orang juga dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Jepara. Pengecualian diberikan untuk penyediaan, penjualan, dan penggunaan minuman beralkohol untuk kepentingan upacara keagamaan, adat istiadat, dan pengobatan. Peraturan ini juga mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap produksi, pengedaran, perdagangan, dan konsumsi minuman beralkohol, yang ditetapkan oleh Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Barang siapa terbukti melanggar ketentuan Pasal 3, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF JEPARA REGENCY
NUMBER
YEAR 2001
on
PROHIBITION OF ALCOHOLIC BEVERAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that drinking alcoholic beverages and their misuse are essentially contrary to religious norms, social norms and can cause health problems, peace and order in the community;
that in connection with the aforementioned letter a, it is necessary to stipulate a prohibition on the production, distribution, trade, and consumption of alcoholic beverages;
that for this purpose it is necessary to regulate and stipulate it by Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to :

Law Number 13 of 1950 on the Establishment of Regency Regions Within the The Province of Central Java;
Law Number 23 of 1992 on Health (State Gazette of 1992 Number 100, Supplement to State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00edc0bc-1734-490a-b680-aa3d781f365d","actionData","errors"]