For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.01/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan/Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik

Also known as: PMK 56/PMK.01/2017 · PMK No. 56/PMK.01/2017

Status:
Active
Effective Date:20 April 2017Publication Date:17 April 2017
ProfesiProfesi & Sertifikasi KeahlianOrganisasi Komisi & Badan Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan/Nomor 101/Pmk.01/2014 Tentang Penilai Publik
LocationKementerian Keuangan
Effective Date20 April 2017
Publication Date17 April 2017
Place of EnactmentJakarta

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.01/2017 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan meningkatkan pembinaan serta pengawasan profesi Penilai. Perubahan ini mencakup penambahan ketentuan mengenai kewajiban Penilai untuk terdaftar dalam register Penilai yang diselenggarakan oleh Menteri. Selain itu, peraturan ini memperluas cakupan bidang jasa Penilaian, termasuk Penilaian Properti Sederhana, Properti, Bisnis, dan Personal Properti. Penilai diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu untuk mendapatkan izin, seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan keanggotaan dalam Asosiasi Profesi Penilai. Peraturan ini juga mengatur klasifikasi izin Penilai Publik dan ketentuan mengenai bentuk badan usaha KJPP.

1. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku, Asosiasi Profesi Penilai belum dapat menyelenggarakan ujian sertifikasi Penilai di bidang Penilaian Personal Properti, sertifikat lulus pendidikan P3-P4 Properti atau yang setara dan ijazah pendidikan strata 1 (satu) yang berkaitan dengan mesin, dinyatakan diakui sebagai persyaratan permohonan izin Penilai Publik dengan klasifikasi bidang jasa Penilaian Personal Properti. 2. Ketentuan ini berlaku sampai dengan Asosiasi Profesi Penilai dapat menyelenggarakan ujian sertifikasi Penilai di bidang Penilaian Personal Properti.

1. Pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembatasan jasa Penilaian objek tertentu; c. pembatasan pemberian bidang jasa tertentu; d. pembekuan izin; atau e. pencabutan izin.
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 56/PMK.01/2017
ON
AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 101/PMK.01/2014 CONCERNING PUBLIC APPRAISER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering:
  1. that in order to provide protection to
    public interests and to carry out development and
    supervision of the Appraiser profession, it is necessary to
    register the Appraiser profession;
  2. that to support the activities as
    referred to in letter a and to adjust to the needs
    and developments of the current Public Appraiser profession, it is necessary to
    amend Regulation of the Minister of Finance Number
    101/PMK.01/2014 concerning Public Appraiser;
  3. that based on the considerations as
    referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a
    Regulation of the Minister of Finance concerning
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.