[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00e64e3a-0f32-4738-ad41-0246b45c4a44","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2002 tentang PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2002","number","12","year","2002","published_date","2002-03-05","effective_date","2002-03-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2002. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Lampung Timur. Latar belakangnya adalah perlunya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal untuk kemakmuran rakyat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya adalah untuk mengatur dan membina usaha perikanan agar memberikan kontribusi pada pembangunan daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

Subjek perizinan: Setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan tanpa modal asing atau tenaga asing.
Objek perizinan: Bidang usaha penangkapan, pengangkutan, budidaya/pembenihan, pengolahan/pengumpul, dan jasa kelautan.
Jenis-jenis izin: Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (IUPK) yang dilengkapi dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI), Surat Penangkaran dan Budidaya Ikan (SPBI), Surat Pengumpul dan Pengolah Ikan (SPPI), serta Surat Keterangan Jasa Kelautan (SKJK).
Persyaratan dan tata cara pemberian izin: Pengajuan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan rencana usaha, dokumen teknis kapal (untuk penangkapan dan pengangkutan), izin lokasi, UKL/UPL atau AMDAL (untuk usaha tertentu), akta pendirian perusahaan, NPWP, dan fotokopi KTP.
Kewajiban pemegang izin: Melaksanakan ketentuan dalam izin, memohon persetujuan jika memindahtangankan izin, dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Peraturan ini juga mengatur tentang retribusi sebagai pendapatan asli daerah yang dikenakan kepada pengusaha perikanan untuk memperoleh legalitas usaha.

","transitional_provisions","1. Izin Usaha perikanan dan Kelautan, SPI, SKPI, SPBI, SPPI, dan SKJK yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak di Undangkan Wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.","sanctions","1. Pengusaha perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban seperti yang diatur di dalam pasal 2 di atas diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).\n2. Pengusaha perikanan tersebut wajib membayar retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF LAMPUNG TIMUR REGENCY

REGIONAL REGULATION
OF LAMPUNG TIMUR REGENCY
NUMBER: 12 YEAR 2002

ABOUT

FISHERIES AND MARINE BUSINESS LICENSING
LAMPUNG TIMUR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LAMPUNG TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that fisheries and marine resources as Community Wealth
need to be utilized optimally for the prosperity of all people
by cultivating them efficiently and effectively and
always paying attention to their sustainability;
that fisheries and marine resources carried out by
fisheries entrepreneurs need to be regulated and fostered so that they become one of the
potentials that can provide Original Regional Income for the smooth running of
Development;
that in order to increase Original Regional Income in the Fisheries
and Marine sector, it is deemed necessary to establish a Regional Regulation regarding
Fisheries and Marine Business Licensing of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00e64e3a-0f32-4738-ad41-0246b45c4a44","actionData","errors"]