[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00e1f5f5-ee9e-4fd7-b222-06ce7396d8e5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2006 tentang PAJAK REKLAME","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2006","number","04","year","2006","published_date","2006-06-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a114b473-388e-41c3-a63a-3e9fd9a6a4a3","Ketentuan Perpajakan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Lampung Timur","place_of_enactment","Sukadana","theme","PAJAK REKLAME","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK REKLAME\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2006. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pajak Reklame.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Reklame di Kabupaten Lampung Timur. Latar belakang dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah guna membiayai pembangunan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak Reklame dipungut atas setiap penyelenggaraan reklame. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame, meliputi reklame papan, kain, stiker, selebaran, berjalan, udara, suara, film/slide, dan peragaan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memasang reklame.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, yang dihitung berdasarkan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, jenis, dan ukuran media reklame. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% dari Nilai Strategis Pajak Reklame ditambah Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang: Masa pajak sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame. Pajak terutang pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbitan SKPD.
Tata Cara dan Perhitungan Penetapan Pajak: Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD berdasarkan SPTPD yang diisi oleh wajib pajak. Jika SKPD tidak dibayar setelah 30 hari, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
Tata Cara Penagihan Pajak: Penagihan dilakukan dengan Surat Teguran, Surat Peringatan, dan Surat Paksa.
Keberatan dan Banding: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi: Bupati dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan sanksi administrasi.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kedaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.
Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.\n2. Wajib pajak yang tidak sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF LAMPUNG TIMUR REGENCY
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG TIMUR REGENCY
NUMBER: 04 YEAR 2006
CONCERNING
ADVERTISEMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF LAMPUNG TIMUR,

Considering:

that regional tax is one source of regional income that is
important and to finance the implementation of development in the context of
the widest possible implementation in Lampung Timur Regency, it is necessary to explore
sources of Local Own Revenue from the regional tax sector;
that one type of district tax in accordance with the provisions of article
2 of Law Number 34 of 2000 is Advertisement Tax which must be
regulated by Regional Regulation;
that to realize the intentions in letters a, b above,
it is necessary to stipulate a Regional Regulation regarding Advertisement Tax.

In view of:

Law Number 12 of 1999 concerning the Establishment of Dati II Way Kanan Regency, Dati
II Lampung Timur Regency and Dati II Metro Municipality

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00e1f5f5-ee9e-4fd7-b222-06ce7396d8e5","actionData","errors"]