[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00e00c02-1383-4ff8-a601-fbedad24b122","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2006","number","5","year","2006","published_date","2006-09-19","effective_date","2006-09-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan-dan-pemeberdayaan pedagang-kaki-lima
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2006/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n Peningkatan jumlah Pedagang Kaki Lima di Daerah telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan kota serta fungsi prasarana lingkungan Kota. Bahwa kegiatan Pedagang Kaki Lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat dan sekaligus sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dalam rangka penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan sekaligus untuk mewujudkan Kota yang tertib, bersih, sehat, rapi dan indah maka perlu meninjau dan mengatur kembali ketentuan-ketentuan sebelumnya. Dan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. \n UU No.27 Tahun 1959; UU No.13 Tahun 1980; UU No.14 Tahun 1992; UU No.9 Tahun 1995; UU No.23 Tahun 1997; UU No.8 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.25 Tahun 2000; PP No.32 Tahun 2004; Perda Kab.Kutai No.8 Tahun 1999; Perda Kab.Kutai No.27 Tahun 2000; Perda Kab.Kutai No.39 Tahun 2000. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, penataan tempat usaha, tanda daftar usaha pedagang kaki lima, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan penyidikan, ketentaun peralihan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2006. \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menata dan memberdayakan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Kutai Kartanegara agar tercipta kota yang bersih, indah, tertib, dan nyaman. Latar belakangnya adalah peningkatan jumlah PKL yang berdampak pada terganggunya lalu lintas, estetika, kebersihan kota, dan fungsi prasarana lingkungan.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur mengenai:

Penetapan, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.
Larangan melakukan transaksi perdagangan dengan PKL di fasilitas umum yang dilarang.
Pengaturan waktu kegiatan usaha, jumlah PKL, jenis barang yang diperdagangkan, dan alat peraga PKL oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
Kewajiban memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi PKL yang melakukan usaha di fasilitas umum yang dikuasai Kepala Daerah.
Persyaratan permohonan TDU, meliputi KTP, rekomendasi Camat, gambar alat peraga, dan surat pernyataan.
Kewajiban pemegang TDU untuk memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan tempat usaha, serta mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL.
Larangan bagi pemegang TDU untuk mendirikan bangunan permanen/semi permanen, menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal, menjual barang dagangan yang dilarang, melakukan kegiatan usaha di lokasi selain yang dinyatakan dalam TDU, dan mengalihkan TDU kepada pihak lain.
Pemberdayaan PKL oleh Kepala Daerah berupa bimbingan manajemen usaha, kemitraan, peningkatan permodalan, dan peningkatan kualitas alat peraga.
Pengawasan dan penertiban oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk serta Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja.

","transitional_provisions","1. Semua Izin Usaha PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 dapat diberikan peringatan, pembongkaran sarana usaha, dan/atau pengeluaran barang dagangan dari fasilitas umum.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat (5), Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2006
on
STRUCTURING AND EMPOWERMENT
OF STREET VENDORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY,

THE REGENT OF KUTAI KARTANEGARA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the increasing number of street vendors in the region has impacted the disruption of traffic flow, aesthetics and cleanliness of the city, as well as the function of the city's environmental infrastructure;
that the activities of street vendors, which are informal sector trading businesses, need to be empowered to support the economic growth of the community and at the same time as one of the options in providing merchandise needed by the community at relatively affordable prices.
that in connection with the matters mentioned above, in order to structure and empower street vendors and at the same time to create an orderly, clean, healthy, neat and beautiful city,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00e00c02-1383-4ff8-a601-fbedad24b122","actionData","errors"]