[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00dc9e90-4776-4ea0-a03f-6f8f0d634c50","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti","place_of_enactment","Selat Panjang","theme","Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-IBADAH-HAJI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2019/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka penyempurnaan pelayanan dan mengurangi\r\nbeban pembiayaan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji bagi\r\njemaah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana\r\ndiamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 tentang\r\nPenyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu diatur dalam\r\nsuatu regulasi. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011; Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; \n Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 20 (dua puluh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kewajiban Pemerintah Daerah; Pengorganisasian; Koordinasi; Pelayanan Transportasi; Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban; Larangan Dan Sanksi; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2019 mengatur tentang Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan pelayanan dan mengurangi beban pembiayaan ibadah haji bagi jemaah haji di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tujuannya adalah untuk menyediakan pelayanan yang baik dan optimal bagi jemaah haji, mengurangi beban biaya, menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah, dan melancarkan tugas Panitia Haji Daerah.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pelayanan yang optimal meliputi pembinaan dan perlindungan dengan menyediakan layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan kesehatan, dan keamanan yang diperlukan oleh jemaah haji sesuai ketentuan peratuan perundang-undangan.

Peraturan ini mengatur:

Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD), Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD), dan Tim Pendamping dan Pemantau Haji Daerah (TPPHD).
Koordinasi antara Bupati dengan instansi vertikal terkait seperti kantor wilayah kementerian agama, kantor pabean, kantor imigrasi, dan dinas kesehatan.
Pelayanan transportasi laut dan darat untuk jemaah haji, termasuk komponen pembiayaan seperti tiket kapal, security, porter, pelayanan bagasi, dan konsumsi.
Pembinaan jemaah haji melalui penyuluhan dan pendampingan.
Pemberian konsumsi kepada jemaah haji selama di asrama haji.
Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji, meliputi tindakan pertolongan pertama, pencegahan, pemeliharaan, pemeriksaan, dan pengobatan.
Pelayanan kepabeanan, imigrasi, dan karantina kesehatan bagi jemaah haji.

Biaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan dikelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Panitia Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji daerah tidak diperkenankan mempergunakan/membelanjakan uang biaya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji selain yang telah ditetapkan.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KEPULAUAN MERAΝΤΙ
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KEPULAUAN MERANΤΙ REGENCY
NUMBER 4 YEAR 2019
on
HAJJ PILGRIMAGE SERVICE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPULAUAN MERANTI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve services and reduce the burden of financing in the process of organizing the hajj pilgrimage for hajj pilgrims in Kepulauan Meranti Regency as mandated by Law Number 08 of 2019 on the Implementation of Hajj and Umrah Pilgrimage, it is necessary to regulate it in a regulation;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Hajj Pilgrimage Service;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 12 of 2009 on the Establishment of Kepulauan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00dc9e90-4776-4ea0-a03f-6f8f0d634c50","actionData","errors"]