[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00cb5ac7-108c-4af5-8b8e-8068890b232e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2022","number","7","year","2022","published_date","2022-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Barito Utara","place_of_enactment","Muara Teweh","theme","Pengelolaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengelolaan Barang Milik Daerah
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD Tahun 2022 No. 7, TLD No. 7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah serta ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);\r\nUndang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara. \n - Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah adalah :\r\na. pejabat pengelola barang milik daerah;\r\nb. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;\r\nc. pengadaan;\r\nd. penggunaan;\r\ne. pemanfaatan;\r\nf. pengamanan dan pemeliharaan;\r\ng. penilaian;\r\nh. pemindahtanganan;\r\ni. pemusnahan;\r\nj. penghapusan;\r\nk. penatausahaan;\r\nl. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;\r\nm. pengelolaan barang milik daerah pada PD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;\r\nn. barang milik daerah berupa Rumah Negara; dan\r\no. ganti rugi dan sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 294 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Balemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel dan partisipatif. Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban daerah terkait keuangan, termasuk pemungutan pajak dan retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah. Bupati, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pejabat perangkat daerah seperti Sekretaris Daerah, Kepala SKPKD, dan Kepala SKPD. APBD disusun berdasarkan KUA-PPAS yang didasarkan pada RKPD, dengan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib dan pilihan, dengan prioritas pada pelayanan dasar. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, termasuk SiLPA, pencairan dana cadangan, dan pinjaman daerah. Peraturan ini juga mengatur penyusunan RKA SKPD, pelaksanaan APBD, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta pengelolaan BMD dan utang daerah. BLUD juga diatur sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 33:\n1. Bupati yang melakukan pungutan di luar yang diatur dalam Undang-Undang, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOALEMO
THE PROVINCE OF GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF BOALEMO REGENCY
NUMBER 7 OF 2022
ON
MANAGEMENT OF REGIONAL FINANCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BOALEMO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :	\n \n that to implement the provisions of Article 3 letter a of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 77 of 2020 on Technical Guidelines for Regional Financial Management, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Regional Financial Management; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 50 of 1999 on the Establishment of Boalemo Regency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 178, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3899) as amended by Law Number 10 of 2000 on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00cb5ac7-108c-4af5-8b8e-8068890b232e","actionData","errors"]