[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00c4e84b-d3fe-4128-9c5b-5a76a24ccc91","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010","number","8","year","2010","published_date","2010-12-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2010/NO.8, TLD NO.8, LL PROV.KALBAR: 54 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pemerintahan daerah \n UU No.25 Tahun 1956, UU No.8 Tahun 1981, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.14 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.7 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 1995, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.32 Tahun 2009, PP No.22 Tahun 1982, PP No.27 Tahun 1983, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.4 Tahun 1986, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.9 Tahun 2008, Perda No.10 Tahun 2008, \n Ketentuan Umum; Pajak Daerah; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pemberian Penguirangan; Pembentulan Ketetapan; Pengembalian Kelebihan; Kdaluwarsa Penagihan; InsentifPemungutan; Bagi Hasil; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2010. \n 32 halaman dan 22 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 35 Tahun 2002 Seri A Nomor 2);\n2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 36 Tahun 2002 Seri A Nomor 3);\n3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2003 Seri A Nomor 2);\n4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2003 Seri A Nomor 3)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menyesuaikan peraturan daerah tentang pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan, sejalan dengan peningkatan tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam memperkuat otonomi daerah dan memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pajak daerah yang diperbolehkan untuk dipungut.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Jenis Pajak:**\n * Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)\n * Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)\n * Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)\n * Pajak Air Permukaan (PAP)\n * Pajak Rokok\n2. **PKB:**\n * Objek: Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.\n * Subjek: Orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.\n * Dasar Pengenaan: Hasil perkalian Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan.\n * Tarif: Progresif untuk kepemilikan pribadi, tarif berbeda untuk umum, sosial keagamaan, pemerintah, TNI/POLRI, dan alat berat.\n3. **BBNKB:**\n * Objek: Penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.\n * Subjek: Orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.\n * Dasar Pengenaan: Nilai Jual Kendaraan Bermotor.\n * Tarif: Berbeda untuk penyerahan pertama dan seterusnya.\n4. **PBBKB:**\n * Objek: Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.\n * Subjek: Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor di Daerah.\n * Dasar Pengenaan: Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.\n * Tarif: Ditetapkan sebesar 7,5%.\n5. **PAP:**\n * Objek: Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.\n * Subjek: Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.\n * Dasar Pengenaan: Nilai perolehan air permukaan.\n * Tarif: Ditetapkan sebesar 10%.\n6. **Pajak Rokok:**\n * Objek: Konsumsi rokok.\n * Subjek: Konsumen rokok.\n * Dasar Pengenaan: Cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.\n * Tarif: Ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.","transitional_provisions","1. Pajak-pajak yang terutang sepanjang telah diterbitkan ketetapan dan belum dibayar sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku.\n2. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran batas waktu pendaftaran kendaraan dikenakan denda 25% dari pajak terutang.\n2. Kekurangan pembayaran PBBKB dikenakan bunga 2% per bulan (maksimal 24 bulan).\n3. Kekurangan pembayaran PBBKB akibat data baru dikenakan kenaikan 100%.\n4. Kealpaan dalam penyampaian SPTPD yang merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan atau penjara.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2024","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/302331/perda-prov-kalimantan-barat-no-1-tahun-2024","51d17500-5979-4578-aa04-71ebbe08a2c5","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 8 OF 2010
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that regional taxes are an important source of regional income to finance regional government;
that regional tax policy is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability, taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Regional Regulation of West Kalimantan Province concerning Regional Taxes needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to establish a regional regulation concerning regional taxes.

Remembering:

Law Number 25 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00c4e84b-d3fe-4128-9c5b-5a76a24ccc91","actionData","errors"]