[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00baace8-7872-4430-85e7-3d2bc0ab0aae","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2000","number","18","year","2000","published_date","2000-10-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kedudukan keuangan - kepala desa - perangkat desa
2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD.2000/No.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintaban Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tabun 1999\r\ntentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; babwa sebubungan dengan bal sebagaimana dimaksud dimaksud huruf a, maka pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \n Undang - Undang Nomor 13 Tabun 1950; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undan9-undan9 Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Ne9eri Nomor 4 Tabun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999; \n Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang penghasilan dan tunjangan yang dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa, kenaikan penghasilan tetap, pelaksanaan pemberian penghasilan, pemberian penghargaan/pensiun, penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Lampiran. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2000. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sumber penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat berasal dari bengkok, pungutan Desa, dan usaha Desa lainnya yang sah. Jenis penghasilan tetap dapat berupa hak untuk menggarap bengkok serta penghasilan lain yang sah. Bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok atau tanah bengkoknya tidak cukup luas, penghasilan tetap dapat diambil dari sumber penghasilan lain yang sah.

Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan sesuai dengan kemampuan Desa, yang diatur dengan Peraturan Desa. Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dan Karyawan BUMN/BUMD yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap antara 50% sampai dengan 75% dari penghasilan tetap, dan sisa lebih dari bengkok dimasukkan ke Tanah Kas Desa.

Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat memperoleh penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penghasilan tetap dapat dinaikkan sesuai kemampuan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, dan karyawan BUMN/BUMD masih tetap mendapatkan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian penghasilan tetap dilaksanakan sejak pelantikan sampai jabatan berakhir. Tunjangan dan penghasilan lainnya dibebankan kepada APBDes. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan dan pensiun, yang pedomannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan 50% dari penghasilan yang seharusnya diterima, dan sisanya dimasukkan ke Kas Desa.

","transitional_provisions","1. Penghasilan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Daerah ini.\n2. Pemberian penghargaan dan pensiun kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakuknya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan dan pensiun yang telah ditentukan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PURBALINGGA

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 18 YEAR 2000
on
FINANCIAL POSITION OF VILLAGE HEAD AND VILLAGE APPARATUS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law Number 22 of 1999 on Regional Government and Decree of the Minister of Home Affairs Number 64 of 1999 on General Guidelines for Regulations Regarding Villages, it is necessary to stipulate the Financial Position of the Village Head and Village Apparatus;
that in connection with the matter referred to in letter a, the regulation regarding the Financial Position of the Village Head and Village Apparatus needs to be stipulated by Regional Regulation;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of Central

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00baace8-7872-4430-85e7-3d2bc0ab0aae","actionData","errors"]