[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00b7585e-2a0a-4181-91c8-8ca264356720","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2011","number","17","year","2011","published_date","2011-12-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Jepara","place_of_enactment","Jepara","theme","Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Organisasi Dan Tata Kerja
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2011/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan atas bencana terhadap seluruh masyarakat Jepara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 31 Tahun 2010; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum\r\nBab II \tPembentukan\r\nBab III \tKedudukan, Susunan Organisasi Dan Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah\r\nBab IV \tTata Kerja\r\nBab V \tEselon\r\nBab VI \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2011. \n 12 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat Jepara dari bencana serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan bencana yang optimal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sebagai perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana.

BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Susunan organisasi BPBD terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Unsur Pengarah terdiri dari pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari. Unsur Pelaksana BPBD terdiri atas Kepala Pelaksana, Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, serta Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BPBD bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyusun dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan. BPBD menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Unsur Pelaksana BPBD bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas, BPBD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JEPARA

JEPARA REGENCY REGULATION
NUMBER 17 YEAR 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK SYSTEM OF REGIONAL DISASTER MANAGEMENT
AGENCY OF JEPARA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JEPARA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to provide protection for life and livelihood against disasters for all people of Jepara with the aim of realizing community welfare and optimizing services to the community, it is necessary to have a regional apparatus that handles disaster management;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Organization and Work System of the Regional Disaster Management Agency of Jepara Regency.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00b7585e-2a0a-4181-91c8-8ca264356720","actionData","errors"]