[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00a10449-510e-48e8-9c72-1e681f0c4d6b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008","number","2","year","2008","published_date","2008-05-31","effective_date","2008-06-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Tegal","place_of_enactment","Slawi","theme","Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
2008
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2008/NO.2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur dan menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007. \n Peraturan daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan; Pembagian Urusan Pemerintahan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Pembiayaan, dan Pembinaan Urusan Pemerintahan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2008. \n 10 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten adalah urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan pemerintahan di luar urusan yang menjadi kewenangan penuh pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama). Urusan pemerintahan ini terdiri atas 31 bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, dan lainnya. Setiap bidang terdiri dari sub bidang dan sub sub bidang.

Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Urusan pilihan adalah urusan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi daerah, meliputi kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan lainnya.

Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan atau menugaskan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan. Pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan bantuan pihak ketiga.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
TEGAL REGENCY

Year : 2008
Number : 2

REGIONAL REGULATION OF TEGAL REGENCY
NUMBER 2 OF 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME
THE AUTHORITY OF THE TEGAL REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TEGAL,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering :

that according to the provisions of Article 12 paragraph (1) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 38 of 2007 concerning the division of government affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments and Regency/City Regional Governments, it is necessary to regulate and stipulate government affairs that are the authority of the Regency Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Tegal Regency concerning Governmental Affairs Which Become the Authority of the Tegal Regency Government;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00a10449-510e-48e8-9c72-1e681f0c4d6b","actionData","errors"]