[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","009fc307-a98c-4143-a75d-a0eb88df38b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jembrana No. 13 Tahun 2012","number","13","year","2012","published_date","2012-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Jembrana","place_of_enactment","Negara","theme","Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PERIZINAN -TERTENTU
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2012/NO.29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; \r\nb. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Peizinan Tertentu yang meliputi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi izin Usaha Perikanan maka untuk pemungutannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; \r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; \r\nUndang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; \r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; \r\nUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. \n 1. KETENTUAN UMUM; \r\n2. RUANG LINGKUP RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; \r\n3. PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF; \r\n4. WILAYAH PEMUNGUTAN; \r\n5. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; \r\n6. SANKSI ADMINISTRATIF; \r\n7. PENAGIHAN; \r\n8. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA; \r\n9. PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; \r\n10. KETENTUAN PENYIDIKAN; \r\n11. KETENTUAN PIDANA; \r\n12. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n a. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi ijin Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana;\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Peternakan; \r\nc. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri Kabupaten Jembrana; \r\nd. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi atas Ijin Penanganan Kayu Rakyat (IPKAR) dan Surat Keterangan Asal Usul; \r\ne. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet; \r\nf. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; dan\r\ng. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi perizinan dalam: \r\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO); \r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek; \r\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Perikana; dan\r\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan; \r\ndicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 26 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi ijin Pemotongan Ternak dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 48, Seri B Nomor 2);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 27 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Usaha Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 53, Seri B Nomor 5);\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Atas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Komoditi Hasil Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perhutanan dan Perkebunan serta Hasil Industri Kabupaten Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2001 Nomor 54 Seri B );\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi atas Ijin Penanganan Kayu Rakyat (IPKAR) dan Surat Keterangan Asal Usul (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9);\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14 Tahun 2002 tentang Retribusi Atas Ijin Pengusahaan Sarang Burung Sriti dan atau Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 14);\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Ijin Usaha dan Tanda Daftar Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5); dan\n7. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi perizinan dalam :\n - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 4 Tahun 1991 tentang Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan (HO), (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1991 Nomor 95, Seri B Nomor 2);\n - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Tahun 1999 Nomor 5, Seri B Nomor 3);\n - Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9); dan\n - Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Kabupaten Jembrana. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat melalui pengaturan retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**: Mengatur tentang pemberian izin untuk mendirikan bangunan, termasuk peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan. Retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. Besarnya retribusi dihitung berdasarkan klasifikasi fungsi bangunan dan luas bangunan, dengan mempertimbangkan indeks kegiatan dan parameter bangunan.\n2. **Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**: Mengatur tentang pemberian izin untuk penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu. Retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi usaha dan lokasi penjualan. Tarif retribusi didasarkan pada pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol.\n3. **Retribusi Izin Gangguan**: Mengatur tentang pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian, dan/atau gangguan. Retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya investasi usaha dan dampak kegiatan terhadap lingkungan. Besarnya retribusi dihitung dari total investasi usaha.\n4. **Retribusi Izin Trayek**: Mengatur tentang pemberian izin trayek kepada badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan umum. Retribusi dikenakan pada badan usaha yang memperoleh izin trayek. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi izin yang diberikan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut.\n5. **Retribusi Izin Usaha Perikanan**: Mengatur tentang pemberian izin usaha perikanan untuk kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan. Retribusi dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan. Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi izin yang diberikan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha, alat, dan kapasitas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), dan Pasal 42 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Regional Regulation, the following shall mean:

The Region is Jembrana Regency.
The Regional Government is the Government of Jembrana Regency.
The Regent is the Regent of Jembrana.
Regent Regulation is the Regulation of the Regent of Jembrana.
The Regional People's Representative Council, hereinafter referred to as DPRD, is the Regional People's Representative Council of Jembrana Regency.
Official is an Employee who is assigned specific duties in the field of regional levies in accordance with applicable laws and regulations.
Agency is a group of people and/or capital that constitutes a unit, whether or not engaged in business, which includes limited liability companies, limited partnerships, other companies, State-Owned Enterprises (BUMN), or Region-Owned Enterprises (BUMD) under any name and in any form, firms, partnerships, cooperatives, pension

","pdf_url","/proxy/pdf?id=009fc307-a98c-4143-a75d-a0eb88df38b3","actionData","errors"]