[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00967a90-c619-452e-86e9-9cded6c3cadd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2018","number","5","year","2018","published_date","2018-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa_peraturan
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD No.5/2018, No Reg 5/2018, TLD No. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Peraturan di Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara hukum, Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pelaksanaan pembangunan hukum nasional termasuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa atas peraturan perundang-undangan yang baik di tingkat desa, perlu dibuat pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Bahwa dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan peraturan di Desa. \n Dasar Hukum yang mengatur Peraturan Daerah ini adalah:\r\nPasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945. UU No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah UU No.13 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah. UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. \r\n \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang:\r\nKetentuan Umum, Jenis Dan Materi Muatan Peraturan Di Desa, Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa, Evaluasi, Klarifikasi Dan Pembatalan Peraturan Di Desa, Pengundangan, Pendokumentasian, Dan Penyebarluasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pedoman pembentukan peraturan di desa. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum dan memenuhi kebutuhan masyarakat desa atas peraturan perundang-undangan yang baik di tingkat desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis Peraturan di Desa: Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
Tata Cara Pembentukan Peraturan di Desa: meliputi perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan rancangan, dan penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa.
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa: Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa dievaluasi oleh Bupati melalui Camat. Peraturan Desa yang telah diundangkan dikirim kepada Bupati untuk diklarifikasi.
Pengundangan, Pendokumentasian, dan Penyebarluasan: Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa. Peraturan di Desa wajib didokumentasikan dan disebarluaskan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai Peraturan Desa Adat dan Keputusan Kepala Desa.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BLORA
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

LOCAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 5 OF 2018
ON
GUIDELINES FOR THE ESTABLISHMENT OF REGULATIONS IN VILLAGES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n

Considering :

that to realize Indonesia as a State of law, the Regional Government is obliged to support the implementation of national legal development including laws and regulations at the village level which is carried out in a planned, integrated and sustainable manner within the national legal system that guarantees the protection of the rights and obligations of all Indonesian people based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to meet the needs of the village community for good laws and regulations at the village level, it is necessary to create guidelines for the establishment of laws and regulations at the village level which are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00967a90-c619-452e-86e9-9cded6c3cadd","actionData","errors"]