[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00918f70-aa13-42a2-9630-a91f1b280bde","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2021 tentang PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2021","number","8","year","2021","published_date","2021-12-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sanggau","place_of_enactment","Sanggau","theme","PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perumahan-permukiman-fasilitas
2021
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LD.2021/NO.8, LL Kab. Sanggau : 23 HLM
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN\r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa setiap orang berhak untuk sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 \n KETENTUAN UMUM; PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN; PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM; KRITERIA DAN PERSYARATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM YANG DISERAHKAN; TATA CARA PENYERAHAN; PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM; PERAN SERTA MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; PENGAWASAN DAN PEMBINAAN; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2021. \n 18 HALAMAN PERATURAN & 5 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman di Kabupaten Sanggau. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan lingkungan hunian yang layak huni dan memberikan kepastian hukum terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan oleh pengembang.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur kewajiban pengembang untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dalam pembangunan perumahan dan permukiman. PSU yang dimaksud meliputi jaringan jalan, drainase, tempat pembuangan sampah, sarana ibadah, sarana perniagaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, ruang terbuka hijau, jaringan air bersih, jaringan listrik, dan lain-lain. Luas minimum PSU yang harus disediakan adalah 40% dari luas lahan untuk perumahan tidak bersusun dan 50% untuk rumah susun.

Pengembang wajib menyerahkan prasarana dan utilitas umum kepada Pemerintah Daerah, kecuali jaringan listrik dan telepon. Sarana juga wajib diserahkan, kecuali sarana perniagaan. Terdapat mekanisme kompensasi berupa uang jika pengembang tidak dapat menyediakan sarana pemakaman. Peraturan ini juga mengatur kriteria dan persyaratan PSU yang akan diserahkan, serta tata cara penyerahannya.

Peraturan ini juga mengatur sanksi administratif bagi pengembang yang tidak memenuhi ketentuan penyediaan dan penyerahan PSU, serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan PSU.

","transitional_provisions","1. Pembangunan Perumahan dan/atau Permukiman yang sedang berjalan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Perumahan dan/atau Permukiman yang telah selesai dibangun sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dapat menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum sesuai dengan kondisi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang telah terbangun setelah melalui verifikasi tim.","sanctions","1. Pengembang yang melakukan perencanaan PSU yang tidak memenuhi ketentuan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan perizinan berusaha, dan/atau denda administratif.\n2. Pengembang yang membangun PSU tidak sesuai rencana atau tidak menyerahkan PSU yang telah selesai dibangun dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pelaksanaan pembangunan, pencabutan insentif, denda administratif, dan/atau perintah pembongkaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[110],{"_111":112,"_113":114},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2021 PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SANGGAU
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SANGGAU REGENCY
NUMBER 8 OF 2021

CONCERNING

PROVISION AND SUBMISSION OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND PUBLIC UTILITIES
HOUSING AND SETTLEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SANGGAU,

\n\n \n \n

Considering:

that everyone has the right to prosper physically and mentally, to reside, and to obtain a good and healthy environment, which are basic human needs in accordance with the provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that in order to realize a habitable residential environment, the development of housing and settlements by developers must be equipped with infrastructure, facilities and public utilities of housing and settlements that meet standards, are safe, comfortable, harmonious, orderly and environmentally sound;
that based on the provisions of Article 26 of the Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00918f70-aa13-42a2-9630-a91f1b280bde","actionData","errors"]