[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0083d26b-9fda-4b21-be38-3511f66352aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021","number","7","year","2021","published_date","2021-11-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur","place_of_enactment","Kupang","theme","Pemajuan Kebudayaan di Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

di-kebudayaan-pemajuan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 007
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemajuan Kebudayaan di Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa kebudayaan merupakan jati diri suatu bangsa yang perlu dimajukan untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan mempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi investasi pembangunan masa depan demi terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan perdamaian masyarakat;\r\nb. Bahwa Pemajuan Kebudayaan di Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan bagian integral dari Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan Kebudayaan;\r\nc. Bahwa sesuai Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya huruf V tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sub urusan kebudayaan, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;\r\nd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pemajuan Kebudayaan Daerah; Bab 3. Hak dan Kewajiban; Bab 4. Tugas dan Wewenang; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Penghargaan; Bab 7. Larangan; Bab 8. Sanksi Administratif; Bab 9. Ketentuan Penyidikan; Bab 10. Ketentuan Pidana; Bab 11. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021. \n 31 halaman; 8 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan di Daerah bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Pemajuan kebudayaan daerah dikoordinasikan oleh Gubernur dan dilakukan melalui pendidikan. Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan, pendokumentasian, pemutakhiran, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi obyek pemajuan kebudayaan daerah. Pengembangan obyek pemajuan kebudayaan daerah dilakukan dengan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman. Pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan daerah bertujuan untuk membangun karakter daerah, meningkatkan ketahanan budaya daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif daerah dalam memperkuat kebudayaan nasional. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan daerah untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah. Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Sasaran pemajuan kebudayaan daerah meliputi kain tenun, cagar budaya, artefak, olahraga tradisional, dan kesenian rakyat.","transitional_provisions","sanctions","1. Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif terhadap seseorang atau badan yang melakukan pengerusakan budaya akibat suatu kegiatan.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

NUMBER 7 OF 2021

ABOUT

THE ADVANCEMENT OF CULTURE IN THE REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST NUSA TENGGARA,

\n\n \n \n

Considering:

that culture is the identity of a nation that needs to be advanced to ensure the progress of civilization, improve the degree of humanity, and maintain regional identity and can become an investment in future development in order to realize the welfare, prosperity, justice and peace of society;
that the Advancement of Culture in the Province of East Nusa Tenggara is an integral part of the Advancement of Indonesian National Culture through efforts to protect, develop, utilize, and foster Culture;
that according to the Attachment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and its Amendments letter V concerning the Division of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0083d26b-9fda-4b21-be38-3511f66352aa","actionData","errors"]