[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00784ae4-51cb-4258-863c-1bf9abf46cac","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2013","number","9","year","2013","published_date","2013-08-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2a84a664-3aa4-4f69-b3fd-f6e090b8f37f","Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Sijunjung","place_of_enactment","Muaro Sijunjung","theme","Izin Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin usaha jasa kontsruksi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Nomor 9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan\r\n Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan\r\n Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi menyatakan\r\n semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib\r\n memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah\r\n Daerah ditempat domisilinya;\r\n b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jasa konstruksi daerah yang sesuai dengan kepranataan usaha, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dan pembinaan serta pengawasan jasa konstruksi agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal;\r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi \n Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat\r\nPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;\r\nPeraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional\r\n \n Menetapkan Izin Usaha Jasa Konstruksi \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2013. \n 18 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);\n3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) di Kabupaten Sijunjung. Latar belakangnya adalah untuk menertibkan penyelenggaraan jasa konstruksi daerah agar sesuai dengan kepranataan usaha, serta memberikan pelayanan, pembinaan, dan pengawasan jasa konstruksi. Tujuannya adalah mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK, kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan mendukung penyediaan pelayanan dasar di bidang jasa konstruksi.\n\nKetentuan substansial meliputi jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi, yang mencakup jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Badan usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi wajib memiliki IUJK yang mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha. Bupati berwenang memberikan IUJK kepada badan usaha yang memenuhi persyaratan, dengan kemungkinan menunjuk Unit Kerja/Instansi untuk tugas ini. Proses pemberian IUJK harus mengedepankan pelayanan prima dan mencerminkan profesionalisme penyedia jasa.\n\nPeraturan ini juga mengatur persyaratan permohonan IUJK baru, perpanjangan, perubahan data, dan penutupan izin. Pemegang IUJK memiliki hak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi dan mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah. Mereka juga memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan teknis, keselamatan, kesehatan kerja, perlindungan sosial tenaga kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, pemegang IUJK wajib melaporkan perubahan data perusahaan dan menyampaikan laporan akhir tahun.","transitional_provisions","1. IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.\n2. Dalam hal sertifikat Keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Penanggung Jawab Teknik belum ada di maka dapat dipergunakan:\na. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.; atau\nb. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi menyatakan bahwa yang bersangkutan berkompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa: peringatan tertulis, pembekuan IUJK, atau pencabutan IUJK.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 26 ayat (1) huruf d dan Pasal 26 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.\n3. Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 ayat (1) akan dikenakan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SIJUNJUNG REGENCY
NUMBER 9 OF 2013
CONCERNING
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIJUNJUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 14 paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of 2000 concerning Business and Public Participation in Construction Services, all companies in the field of construction services are required to have a business license issued by the Regional Government in their domicile;
that in the context of organizing regional construction services that are in accordance with business governance, the Regional Government is obliged to provide services and guidance as well as supervision of construction services in order to be able to support the realization of order in the implementation of construction work optimally;
that based on the considerations as referred to in letters a and b,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00784ae4-51cb-4258-863c-1bf9abf46cac","actionData","errors"]