[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","006e7386-6069-412b-b58d-bfed468343d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2016 tentang ORGANISASI PEMERINTAH DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung No. 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-08-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","ORGANISASI PEMERINTAH DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2016/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan kewenangan lokal dan hak asal usul yang tumbuh dan berkembang di desa diperlukan organisasi pemerintah desa yang sesuai dengan potensi keanekaragaman budaya serta kemampuan desa dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diperlukan pembinaan dan pengendalian yang optimal terhadap aspek kelembagaan sumber daya manusia dan ketatalaksanaan organisasi pemerintah desa serta memberikan pedoman kepada perangkat organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diperlukan pengaturan mengenai organisasi pemerintah desa sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Pemerintah Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; UU No 14 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 83 Tahun 2015; PERMENDAGRI No 84 Tahun 2015. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang :\r\n\r\nOrganisasi Pemerintah Desa dengan sistematika berikut :\r\n\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tOrganisasi\r\n3.\tKedudukan, Tugas, Dan Fungsi\r\n4.\tPembinaan Perangkat\r\n5.\tPengangkatan Perangkat Desa\r\n6.\tBiaya\r\n7.\tLarangan\r\n8.\tPemberhentian Perangkat Desa\r\n9.\tKekosongan Jabatan Perangkat Desa\r\n10.\tUnsur Staf Perangkat Desa\r\n11.\tHubungan Kerja\r\n12.\tPakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa\r\n13.\tPeningkatan Kapasitas Aparatur Desa\r\n14.\tKesejahteraan Perangkat Desa\r\n15.\tKetentuan Peralihan\r\n16.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2016. \n Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 73 Halaman (Penjelasan 7 Halaman) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi pemerintah desa di Kabupaten Bandung. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan kewenangan lokal dan hak asal usul desa, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa, serta memberikan pedoman kepada perangkat organisasi pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Struktur organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
Penyusunan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa harus mempertimbangkan tepat ukuran dan fungsi, karakteristik, potensi, kebutuhan Desa, dan kemampuan keuangan Desa.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa yang dibantu oleh Kepala Urusan.
Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun.
Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pembinaan Perangkat Desa, biaya pengangkatan Perangkat Desa, larangan bagi Perangkat Desa, pemberhentian Perangkat Desa, kekosongan jabatan Perangkat Desa, unsur staf Perangkat Desa, hubungan kerja, pakaian dinas dan atribut Perangkat Desa, peningkatan kapasitas aparatur Desa, dan kesejahteraan Perangkat Desa.

","transitional_provisions","1. Perangkat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini:\n a. yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa tugasnya sesuai dengan keputusan pengangkatannya; dan\n b. yang berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diangkat kembali dengan tetap melalui tahapan persyaratan pengangkatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n3. Perangkat Desa yang masih melaksanakan tugas, dapat mengikuti seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dengan batas usia kurang dari 60 (enam puluh) Tahun.","sanctions","1. Dalam hal Perangkat Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kecuali huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANDUNG REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2016

REGIONAL REGULATION
BANDUNG REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2016
TENTANG
VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZATION

\nBagian Hukum
Setda Kabupaten Bandung
Tahun 2016\n

REGENT OF BANDUNG
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2016
TENTANG
VILLAGE GOVERNMENT ORGANIZATION

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=006e7386-6069-412b-b58d-bfed468343d2","actionData","errors"]