[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","006dbed3-579c-496f-9b03-772d6077e928","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2004","number","27","year","2004","published_date","2004-07-09","effective_date","2004-10-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Pembentukan Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - kelurahan
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 182
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka membantu meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintah , membangunan dan kemasyarakatan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) PP No. 8 Tahun 2003 maa perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Kelurahan. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 76 Tahun 2001; PP No. 8 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 15 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda No. 9 Tahun 2004. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan daerah Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan elurahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2004. \n 47 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 25).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2004 ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta mengefektifkan pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan di wilayah kecamatan melalui pembentukan kelurahan. Dasar hukum pembentukan kelurahan ini adalah Pasal 67 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan ini membentuk 17 kelurahan baru di Kabupaten Bogor, yang meliputi Kelurahan Pabuaran, Ciriung, Cirimekar, Cibinong, Nanggewer, Pakansari, Tengah, Sukahati, Nanggewermekar, Harapanjaya, Pondok Rajeg, Karadenan, Karang Asem Barat, Puspanegara, Cisarua, Atang Senjaya, dan Padasuka. Luas wilayah dan batas wilayah masing-masing kelurahan ditetapkan dalam lampiran peraturan daerah ini.

Organisasi dan tata kerja kelurahan akan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri. Sambil menunggu peraturan daerah baru, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih baru.

","transitional_provisions","1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan masih tetap berlaku sepanjang belum diatur lebih lanjut oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.","sanctions","(-)","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Bogor No. 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kelurahan Atang Senjaya Kecamatan Kemang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270701/perda-kab-bogor-no-12-tahun-2001","c6cbbaa5-a1bf-441a-969d-1f135cf92678","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER 182 Year 2004

REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 27 YEAR 2004
TENTANG
ESTABLISHMENT OF KELURAHAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam rangka membantu meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta untuk mengefektifkan pelaksanaan sebagian kewenangan pemerintahan di wilayah kecamatan perlu dibentuk kelurahan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, pembentukan kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=006dbed3-579c-496f-9b03-772d6077e928","actionData","errors"]