[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","006d69fd-1921-49fa-b088-408b311596b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 1 Tahun 2013 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-03-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-KAWASAN-TANPA-ROKOK
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2013/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan manusia.\r\nb. bahwa ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.\r\n\r\n\r\n\r\n \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003\r\nPeraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008 \r\n \n BAB I Ketentuan Umum\r\nBAB II Kawasan Tanpa Rokok\r\nBAB III Larangan\r\nPasal 18 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah bahwa rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan, dan Undang-Undang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan KTR untuk mencegah dampak buruk asap rokok.

Ketentuan Substansial:

KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Peraturan ini melarang kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR, kecuali di tempat umum yang ditetapkan. Pengelola tempat kerja dan tempat umum dapat menyediakan tempat khusus merokok dengan persyaratan tertentu.

Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR dengan memberikan sumbangan pemikiran, bantuan sarana, penyuluhan, mengingatkan pelanggar, dan melaporkan pelanggaran. Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan, serta berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Pengelola KTR berwenang melakukan pengawasan internal, mengingatkan pelanggar, menyingkirkan asbak, dan memasang tanda larangan merokok.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 1 OF 2013
CONCERNING
SMOKE-FREE AREAS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

Considering:

that cigarettes are processed tobacco and synthetics containing nicotine and tar that are harmful to human health;
that the provision of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health requires the Regional Government to establish Smoke-Free Areas;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Smoke-Free Areas;

In View of:

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the Territory of Level I Regions of Bali, West Nusa Tenggara and East Nusa Tenggara (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1958 Number 122, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1655);
Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=006d69fd-1921-49fa-b088-408b311596b3","actionData","errors"]