[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","006c570e-50a0-439b-8694-80a5d31c3c40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DI PROVINSI JAMBI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-07-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DI PROVINSI JAMBI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG - PROVINSI JAMBI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2013/NO 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG DI PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;\r\nDampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadi erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsor, terganggu flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro, oleh karena perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan pasca\r\ntambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan;\r\nDalam melaksanakan reklamasi pasca tambang di Provinsi Jambi perlu ada pedoman pengaturan yang menjadi payung hukum bagi pihak yang berkepentingan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 78 Tahun 2010; Perda No. 6 Tahun 2012. \n Perda ini mengatur mengenai Reklamasi dan Pasca Tambang di Provinsi Jambi, meliputi: Prinsip; Tata Laksana; Persetujuan Rencana; Pelaksanaan dan Pelaporan; Jaminan; Penyerahan Lahan; Sanksi Administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013. \n 19 hlm.; Penjelasan 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang bertujuan untuk menciptakan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha pertambangan. Peraturan ini mengatur kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip reklamasi dan pascatambang yang meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral dan batubara. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan bawah tanah.

\n\n

Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan memuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun. Rencana pascatambang memuat profil wilayah, deskripsi kegiatan pertambangan, rona lingkungan akhir lahan pascatambang, program pascatambang, organisasi, kriteria keberhasilan pascatambang, dan rencana biaya pascatambang.

\n\n

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan pada bank pemerintah. Jaminan reklamasi dapat berupa rekening bersama bank pemerintah, deposito berjangka, bank garansi, atau cadangan akuntansi. Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada pihak yang berhak melalui Gubernur.

","transitional_provisions","sanctions","1. Gubernur dapat mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan atas pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 25.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan penambangan, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 11 OF 2013
CONCERNING
RECLAMATION AND POST-MINING IN JAMBI PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to create sustainable development, mining business activities must be carried out with due regard to the principles of environmental protection, transparency, and public participation;
that environmental impacts due to mining activities include decreased land productivity, increased soil density, erosion and sedimentation, land movement or landslides, disruption of flora and fauna, disruption of public health, and microclimate change, therefore it is necessary to carry out appropriate and integrated reclamation and post-mining activities with mining activities;
that in carrying out post-mining reclamation in Jambi Province, there needs to be a regulatory guideline

","pdf_url","/proxy/pdf?id=006c570e-50a0-439b-8694-80a5d31c3c40","actionData","errors"]