[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","006bf491-f70f-4b8f-a38d-1c7e48a4c024","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_130":131},"title","Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi","short_title","Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2010","number","5","year","2010","published_date","2010-08-20","effective_date","2010-08-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang","tags",[],"sectors",[76,77],"Hukum Pidana","Hukum Tata Negara","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

grasi - perubahan
2010
Undang-undang (UU) NO. 5, LN. 2010/ No. 100, TLN No. 5150 , LL SETNEG : 5 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
ABSTRAK:	\n \n Untuk mendapatkan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan grasi kepada Presiden. Grasi dapat diberikan oleh Presiden untuk mendapatkan pengampunan dan/atau untuk menegakkan keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 14, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 2002, dan UU No. 14 Tahun 1985. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang pemberian keputusan atas suatu permohonan grasi, Presiden perlu mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal yang terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana, khususnya terhadap tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang (residif), tindak pidana kesusilaan, dan tindak pidana yang dilakukan secara sadis dan berencana. Demi kepastian hukum, perlu diatur mengenai batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati dan oleh karena itu untuk menghindari adanya kekosongan hukum bagi penyelesaian pemberian Grasi yang diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-\r\nUndang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010. \n Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) diubah. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan Ketentuan Pasal 10 diubah. \n Lampiran file: 8 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5 dan penjelasan hlm 6 sd 8) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki proses pemberian grasi agar lebih mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan memperpanjang batas waktu penyelesaian permohonan grasi yang belum selesai dan menetapkan batas waktu pengajuan grasi bagi terpidana mati untuk menghindari penundaan eksekusi yang tidak terbatas.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, termasuk perubahan pada Pasal 2 yang mengatur jenis pidana yang dapat dimohonkan grasi dan batasan pengajuan permohonan grasi. Selain itu, Pasal 6A baru ditambahkan untuk memungkinkan menteri terkait meminta pengajuan grasi demi kepentingan kemanusiaan dan keadilan. Batas waktu pengajuan grasi juga diatur lebih ketat, dan Mahkamah Agung diwajibkan memberikan pertimbangan tertulis dalam waktu 30 hari setelah menerima permohonan grasi.

","transitional_provisions","1. Permohonan grasi yang belum diselesaikan berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi diselesaikan paling lambat tanggal 22 Oktober 2012.\n2. Terhadap terpidana mati yang belum mengajukan permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44471/uu-no-22-tahun-2002","d3b3f780-86ff-4473-944b-f18bde486329","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[124],{"_125":126,"_109":127,"_128":129},"nomor_putusan","107/PUU-XIII/2015","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/60/107_PUU-XIII_2015.pdf","teks","Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2010
on
AMENDMENT TO LAW NUMBER 22
OF 2002 on GRACE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to obtain forgiveness in the form of changes, alleviation, reduction, or elimination of the execution of criminal sanctions that have been imposed on convicts based on court decisions that have permanent legal force, a request for clemency can be submitted to the President;
that clemency can be granted by the President to obtain forgiveness and/or to uphold essential justice and the enforcement of human rights against court decisions that have permanent legal force;
that the clemency granted to convicts as referred to in letter a must reflect justice, protection of human rights, and legal certainty based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=006bf491-f70f-4b8f-a38d-1c7e48a4c024","actionData","errors"]