[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00694d5d-c0e9-4eed-8ce3-4bedf6257079","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah","place_of_enactment","Palu","theme","Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

JASA KONSTRUKSI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2018/NO.102, TLD NO.88
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Jasa Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n bahwa Jasa Konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan Nasional melalui kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa menunjang pembangunan di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi maka perlu pengaturan di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai pengaturan Jasa Konstruksi meliputi :\r\na. Kewenangan;\r\nb. Persyaratan Usaha, Keahlian, dan Keterampilan;\r\nc. Tanggung Jawab Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa Konstruksi;\r\nd. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; \r\ne. Kegagalan Bangunan;\r\nf. Forum Jasa Konstruksi Daerah; \r\ng. Penyelesaian Sengketa; dan\r\nh. Pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018. \n 11 halaman; Penjelasan 4 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Latar belakangnya adalah untuk mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelatihan tenaga ahli konstruksi dan pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIJK) tingkat provinsi. Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan khusus terkait kerjasama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi daerah dan penggunaan sub penyedia jasa daerah untuk proyek dengan risiko kecil hingga sedang, teknologi sederhana hingga madya, dan biaya kecil hingga sedang.

Setiap usaha perseorangan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan, dan setiap Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha dan Sertifikat Badan Usaha. Tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

Penyedia Jasa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan jasa konstruksi sesuai kontrak, memenuhi standar K3, dan mengutamakan WNI sebagai pimpinan proyek. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya jasa konstruksi dan wajib membayar hasil pekerjaan Penyedia Jasa tepat jumlah dan waktu.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Masyarakat Jasa Konstruksi, yang dapat melibatkan Lembaga dan/atau Badan Pengembangan Jasa Konstruksi. Pemerintah Daerah menyusun program pembinaan, melakukan pengawasan, meningkatkan kemampuan teknologi, mengembangkan pasar kerjasama konstruksi, dan melakukan monitoring serta evaluasi.

Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi standar K3 konstruksi. Kegagalan bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli, dan Penyedia Jasa wajib mengganti kegagalan bangunan akibat kesalahannya. Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) menjadi sarana komunikasi dan konsultasi antara Masyarakat Jasa Konstruksi dan Pemerintah Daerah.

Sengketa diselesaikan melalui musyawarah. Jika tidak mencapai mufakat, ditempuh mediasi, konsiliasi, pembentukan dewan sengketa, atau arbitrase. Pembiayaan pembinaan jasa konstruksi bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.\n2. Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa mempekerjakan tenaga kerja Konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dikenai denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF CENTRAL SULAWESI

NUMBER 1 OF 2018

TENTANG

CONSTRUCTION SERVICES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

\n\n \n \n

Considering :

that Construction Services is a strategic sector in supporting the achievement of National development through development activities in order to realize the welfare of the community;
that supporting development in The Province of Central Sulawesi and to realize orderly implementation of Construction Services that guarantees equality of position between Service Users and Service Providers in carrying out rights and obligations, and to realize increased community participation in the field of Construction Services, it is necessary to regulate in the Region;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in the implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00694d5d-c0e9-4eed-8ce3-4bedf6257079","actionData","errors"]