[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","0066b61e-09ea-4d86-bcb0-2b5f1cf7ce9e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2025","number","4","year","2025","published_date","2025-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Cirebon","place_of_enactment","Sumber","theme","Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kabupaten Layak Anak
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD. 2025 (4); 147 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perpres No 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; UU No 107 Tahun 2024; Perpres No 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 12 Tahun 2022; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang prinsip dan strategi KLA, pemenuhan indikator kabupaten layak anak, tahapan penyelenggaraan kabupaten layak anak, kelembagaan kabupaten layak anak, tanggung jawab, peran serta, penghargaan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025. \n 147 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari permasalahan sosial dan hukum.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan KLA, termasuk:

\r\n\r\n

Prinsip dan Strategi KLA: Berdasarkan tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pandangan anak. Implementasi KLA dilaksanakan berdasarkan tiga strategi: peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dan swasta, gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak, dan peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.
Pemenuhan Indikator KLA: Meliputi penguatan kelembagaan (kebijakan, gugus tugas, peran lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha) dan pemenuhan klaster hak anak (hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus).
Tahapan Penyelenggaraan KLA: Mencakup perencanaan, pra-KLA, pelaksanaan, evaluasi, dan penetapan peringkat KLA.
Kelembagaan KLA: Pemerintah Daerah melembagakan Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Kewajiban: Pemerintah Daerah bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap Anak, mengembangkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung perlindungan dan pemenuhan Hak Anak, mengalokasikan anggaran, memberikan dukungan prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, menjamin pelindungan, pemeliharaan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan Anak, melakukan integrasi dalam setiap proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan terhadap penyelenggaraan kebijakan KLA, melakukan integrasi dalam setiap tahapan pembangunan, menjamin ketersediaan data Anak, menjamin ketersediaan informasi layak Anak, menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat, melakukan pengawasan dan evaluasi, dan mengenalkan nilai-nilai budaya lokal, seni, dan tradisi terhadap anak.
Peran Serta: Anak, Masyarakat, Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, media massa dan dunia usaha mempunyai peran dalam penyelenggaraan kebijakan KLA.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF CIREBON REGENCY
NUMBER 4 OF 2025

REGIONAL REGULATION OF CIREBON REGENCY
NUMBER 4 OF 2025
TENTANG
IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY REGENCY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CIREBON REGENT,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=0066b61e-09ea-4d86-bcb0-2b5f1cf7ce9e","actionData","errors"]