[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","005f7b9b-2b52-4d01-8fc6-bb171e012452","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-05-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","Penataan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penataan Desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.3, TLD NO.335
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka pernbentukan, penghapusan,\r\npenggabungan, perubahan status Desa menjadi\r\nkelurahan dan/atau kelurahan menjadi Desa di\r\nKabupaten Luwu Utara berdasarkan ketentuan dalam\r\nPasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang\r\nDesa dan Pasal 2 sampai dengan Pasal 31 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014\r\ntentang Desa, perlu menetapkan Peratu.ran Daerah\r\ntentang Penataan Desa. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu\r\nUtara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nornor 3826);\r\n3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Non101 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang\r\nPerubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014\r\ntentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor\r\n6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,\r\nTarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5539). \n BAB I : KETENTUAN UMUM\r\nBAB II : ASAS DAN TUJUAN\r\nBAB III : RUANG LINGKUP\r\nBAB IV : PEMBENTUKAN DESA\r\nBAB V : PENGHAPUSAN DESA\r\nBAB VI : PENGGABUNGAN DESA\r\nBAB VII : PERUBAHAN STATUS DESA\r\nBAB VIII : PENETAPAN DESA DAN DESA ADAT\r\nBAB X : PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN\r\nBAB XII : PEMBAGIAN WILAYAH DUSUN\r\nBAB Xlll : KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007\r\ntentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14,\r\nTambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara\r\nNomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 31 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan desa di Kabupaten Luwu Utara. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Pembentukan Desa: Mengatur syarat dan tata cara pembentukan desa baru, termasuk melalui desa persiapan.\n2. Penghapusan Desa: Mengatur penghapusan desa karena kepentingan program nasional strategis atau bencana alam.\n3. Penggabungan Desa: Mengatur penggabungan desa berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.\n4. Perubahan Status Desa: Mengatur perubahan status desa menjadi kelurahan, kelurahan menjadi desa, desa adat menjadi desa, dan desa menjadi desa adat.\n5. Penetapan Desa: Mengatur inventarisasi dan penetapan desa dan desa adat.\n\nPeraturan ini juga mengatur pembentukan, penggabungan, dan penghapusan dusun, serta batas wilayah dusun.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LUWU
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH LUWU REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
VILLAGE ARRANGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH LUWU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the context of the establishment, abolition,\nmerger, change of status of a Village to a\nvillage and/or village to a Village in\nNorth Luwu Regency based on the provisions in\nArticle 14 of Law Number 6 of 2014 concerning\nVillages and Article 2 up to Article 31 of the Regulation\nGovernment Number 43 of 2014 concerning Regulations\nImplementation of Law Number 6 of 2014\nconcerning Villages, it is necessary to stipulate a Regional Regulation\nconcerning Village Arrangement.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the State Constitution of the Republic of Indonesia of 1945;
Law Number 13 of 1999 concerning\nEstablishment of Level II

","pdf_url","/proxy/pdf?id=005f7b9b-2b52-4d01-8fc6-bb171e012452","actionData","errors"]