[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","005f370b-e997-415c-8de2-b4bd9e624c02","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_107":108,"_109":110,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Undang-undang (UU) Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 115 Tahun 2024","number","115","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"sectors",[75,76],"Hukum Administrasi Negara","Hukum Pemerintahan Daerah","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kabupaten Lebak di Provinsi Banten","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kabupaten Lebak - Provinsi Banten
2024
Undang-undang (UU) NO. 115, LN 2024 (301), TLN (7052) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Kabupaten Lebak di Provinsi Banten
ABSTRAK:	\n \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Lebak, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945. \n UU ini mengatur mengenai Kabupaten Lebak di Provinsi Banten dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kabupaten Lebak terdiri atas 28 (dua puluh delapan) Kecamatan. Ibu Kota Kabupaten Lebak berkedudukan di Kecamatan Rangkasbitung. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lebak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tansgal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 10 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 7, lampiran hlm 8 sd 10) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk menggantikan ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lebak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, yang sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum saat ini. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menegaskan kembali kedudukan Kabupaten Lebak dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif. Undang-Undang ini juga mengatur cakupan wilayah, batas daerah, ibu kota, dan karakteristik Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan dan memiliki batas-batas yang jelas dengan kabupaten lain serta Samudra Hindia. Ibu kota Kabupaten Lebak ditetapkan di Kecamatan Rangkasbitung. Karakteristik Kabupaten Lebak meliputi ciri geografis, potensi sumber daya alam, dan keberagaman suku bangsa dan budaya.","transitional_provisions","1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.","sanctions","(-)","revokes",[97,103],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","UU No. 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49136/uu-no-4-tahun-1968","4672fc49-3a06-46ef-87e0-f18e998b0388",{"_98":104,"_100":105,"_36":106},"UU No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa BaratKetentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lebak dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/59691/uu-no-14-tahun-1950","630dab11-d3fd-4ea3-b056-3117a074acfe","revoked_by",[],"partially_revokes",[111,113],{"_98":112,"_100":101,"_36":102},"Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968",{"_98":114,"_100":105,"_36":106},"Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1950","partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 115 OF 2024
CONCERNING
LEBAK REGENCY IN BANTEN PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that Lebak Regency in Banten Province is one of the regions in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which was formed to improve the implementation of government and effective development in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the development of Lebak Regency is carried out sustainably in a unified territory, taking into account the characteristics of the region to achieve the welfare of the people of Lebak Regency in Banten Province;
that Law Number 14 of 1950 concerning the establishment of regencies within the Province of West Java as amended by Law Number 4 of 1968 concerning the Establishment of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=005f370b-e997-415c-8de2-b4bd9e624c02","actionData","errors"]