[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_30":31,"_32":33},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11},"locale","en","session","ssoEnabled",true,"ENV",{"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_34":35,"_36":37},"regulationId","00507a7b-33d6-4666-bd49-3c6e9c11ed9f","regulationData",{"_38":35,"_39":40,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":50,"_52":53,"_54":55,"_61":62,"_63":64,"_68":69,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2020 tentang CAGAR BUDAYA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2020","number","15","year","2020","published_date","2020-10-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_56":53,"_57":58,"_59":60},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_56":62,"_57":65,"_66":67},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[70],{"_56":71,"_57":72,"_59":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","CAGAR BUDAYA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

cagar budaya
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri E Nomor 56
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG CAGAR BUDAYA
ABSTRAK:	\n \n Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya\r\nbangsa yang harus dijaga dan dilestarikan untuk\r\nmerawat kesejarahan dan menghormati identitas\r\nbudaya sebagaimana telah diamanatkan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1945;\r\nb. bahwa perkembangan zaman dan peradaban telah\r\nmengubah pola pikir masyarakat dalam melakukan\r\npelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar\r\nBudaya di Daerah, sehingga rentan untuk\r\nmelunturkan nilai-nilai keaslian dan ciri khas Cagar\r\nBudaya itu sendiri;\r\nc. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab\r\nuntuk melakukan Pelestarian Cagar Budaya melalui\r\nupaya perumusan kebijakan sesuai kewenangan yang\r\ndiatur dalam Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor\r\n11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya; \n Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun\r\n2007; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun\r\n2007; 17. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan\r\nPariwisata Nomor 40 tahun 2009; 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2015; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun\r\n2015 \n Materi pokok: mengatur mengenai pelestarian Cagar Budaya sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat untuk\r\nkepentingan agama, sosial, ekonomi, ilmu\r\npengetahuan, pariwisata dan kebudayaan guna\r\nmempertahankan kearifan lokal Daerah; memuat antara lain: ketentuan umum; asas, maksud, dan tujuan; ruang lingkup; tugas dan wewenang pemerintah daerah; kriteria dan penggolongan cagar budaya; pencarian dan penemuan cagar budaya; pemilikan dan penguasaan cagar budaya; tim ahli cagar budaya; register daerah cagar budaya; pelestarian cagar budaya; kerjasama; partisipasi masyarakat; pembinaan dan pengawasan; larangan; pembiayaan; penyelesaian perselisihan; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020. \n Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan\r\nDaerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak\r\nPeraturan Daerah ini diundangkan. \n jumlah 54 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Tuban. Latar belakangnya adalah untuk menjaga dan melestarikan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya bangsa, serta untuk merespons perubahan pola pikir masyarakat dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya. Tujuannya adalah melestarikan Cagar Budaya sebagai bagian dari pembelajaran masyarakat, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat karakter dan kepribadian daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempromosikan potensi Cagar Budaya daerah.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penelitian, pengembangan, promosi, dan pengalokasian dana. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan etika pelestarian, mengkoordinasikan pelestarian lintas sektor, menghimpun data, menetapkan peringkat dan status Cagar Budaya, menyusun peraturan, menyelenggarakan kerjasama, melakukan penyidikan, mengelola kawasan Cagar Budaya, mendirikan lembaga pelaksana, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, memberikan penghargaan, memindahkan Cagar Budaya untuk pengamanan, menetapkan batas situs dan kawasan, serta menghentikan pemanfaatan ruang yang merusak Cagar Budaya.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur kriteria dan penggolongan Cagar Budaya, pencarian dan penemuan Cagar Budaya, pemilikan dan penguasaan Cagar Budaya, pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya, Register Daerah Cagar Budaya, pelestarian Cagar Budaya (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan), kerjasama, partisipasi masyarakat, larangan, pembiayaan, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 48 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (4), Pasal 64 ayat (3), Pasal 67 ayat (1), dan/atau Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, paksaan pemerintah (penyegelan, penyitaan, penghentian kegiatan, pembongkaran), pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 76 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 15 OF 2020
CONCERNING
CULTURAL HERITAGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering:

that Cultural Heritage is a cultural asset of the nation that must be maintained and preserved to care for historicity and respect cultural identity as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the development of the times and civilization has changed the mindset of the community in protecting, developing, and utilizing Cultural Heritage in the Region, making it vulnerable to erode the values of authenticity and characteristics of the Cultural Heritage itself;
that the Regional Government has the responsibility to carry out the Preservation of Cultural Heritage through efforts to formulate policies in accordance with the authority regulated in Article 96 paragraph

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00507a7b-33d6-4666-bd49-3c6e9c11ed9f","actionData","errors"]