[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00501a8a-dd7e-4184-a261-b1a61d1e8c00","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kerja Sama Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-06-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Banyumas","place_of_enactment","Purwokerto","theme","Kerja Sama Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD No 7/2016
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kerja Sama Desa
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemanfaatan sumber daya di Desa secara partisipatif agar lebih optimal, efektif dan efisien perlu dilakukan kerja sama Desa; \r\nb.bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; \r\nc. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 91 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat melakukan Kerja Sama Antar-Desa; \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggungjawab, tata cara kerjasama desa, perubahan dan berakhirnya kerja sama desa, tenggang waktu, badan kerjasama antar desa, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2016. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kerja Sama Desa di Kabupaten Banyumas. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pembangunan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui pemanfaatan sumber daya secara partisipatif, efektif, dan efisien, serta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar-Desa, berorientasi pada kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Ketentuan substansial meliputi:

Kerja sama antar-Desa, yang meliputi pengembangan usaha bersama, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta bidang ketentraman dan ketertiban. Kerja sama ini dilaksanakan setelah ada kesepakatan musyawarah Desa masing-masing dan dituangkan dalam peraturan bersama kepala Desa.
Kerja sama Desa dengan pihak ketiga, yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pelaksanaan kerja sama ini diatur dengan perjanjian bersama.
Pembentukan Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD) yang dapat melaksanakan kerja sama antar-Desa.

Peraturan ini juga mengatur tugas dan tanggung jawab Kepala Desa, BPD, dan pihak ketiga dalam pelaksanaan Kerja Sama Desa, serta tata cara pelaksanaan, perubahan, dan berakhirnya kerja sama. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kerja Sama Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANYUMAS
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BANYUMAS REGENCY
NUMBER 7 OF 2016
CONCERNING
VILLAGE COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANYUMAS,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to realize Village development and
the welfare of the Village community through the utilization of resources
in the Village in a participatory manner in order to be more optimal, effective and
efficient, Village cooperation needs to be carried out;
that with the enactment of Law Number 6
of 2014 concerning Villages, the Regional Regulation of Banyumas
Regency Number 12 of 2008 concerning Village Cooperation
is no longer in accordance with the development of regulations
legislation so it needs to be replaced;
that in accordance with the provisions in Article 91 of the Law
Number 6 of 2014 concerning Villages, Villages can
carry out Inter-Village Cooperation;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00501a8a-dd7e-4184-a261-b1a61d1e8c00","actionData","errors"]