For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

Also known as: Perda Kabupaten Kepahiang 1/2017 · Perda Kabupaten Kepahiang No. 1 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:1 Februari 2017Publication Date:1 Februari 2017
Hukum Pemerintahan DaerahHak Asasi ManusiaKebijakan Umum Pemerintah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
LocationPemerintah Kabupaten Kepahiang
Effective Date01 Februari 2017
Publication Date01 Februari 2017
Place of EnactmentKepahiang

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kepahiang, dengan tujuan memberikan dasar bagi aparatur daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Tujuannya adalah mewujudkan perencanaan berperspektif gender, kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, pengelolaan anggaran yang responsif gender, serta meningkatkan peran dan kemandirian lembaga pemberdayaan perempuan.

Ketentuan Substansial: Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan PUG dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Pemerintah daerah juga berwenang memfasilitasi penguatan kelembagaan PUG, memberikan bantuan teknis, melaksanakan PUG terkait urusan pembangunan (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dll.), memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin, membentuk Pokja PUG, memberikan pendampingan, advokasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap Pokja PUG, serta melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

Perencanaan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender, yang hasilnya dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS). Bappeda mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan yang responsif gender. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG dan menetapkan Bappeda sebagai koordinator. Dibentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan dan memfasilitasi PUG, menyusun program kerja, mendorong perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta merumuskan rekomendasi kebijakan.

(-)

(-)
REGENT OF KEPAHIANG
THE PROVINCE OF BENGKULU
REGIONAL REGULATION OF KEPAHIANG REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
on
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KEPAHIANG,
Considering / Whereas :
  1. that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee the same and/or equal rights between men and women to enjoy the rights of citizens in the economic, health, education, socio-cultural, political, governmental, and legal fields, gender mainstreaming is needed in development, social, national and state life;
  2. that to provide legal certainty in the context of implementing gender mainstreaming in Kepahiang Regency, it is necessary to regulate it in a regional regulation;
  3. that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Gender Mainstreaming;
Bearing in Mind / Having Regard to :
  1. Article 18 paragraph (6)
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.