[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00332178-c9d6-47d0-a529-fb61e4c08186","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 Tahun 2014 tentang Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun","short_title","Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2014 Tahun 2014","number","9/POJK.05/2014","year","2014","published_date","2014-07-15","effective_date","2014-07-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87562a34-231b-40c7-9b97-1b05bf771685","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Otoritas Jasa Keuangan","short_name","Peraturan OJK","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"47c73148-49b1-46bd-b144-f7c7215255e5","Perasuransian","tags",[],"sectors","location","Otoritas Jasa Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 9/POJK.05/2014, LN.2014/NO.163, Jdih.ojk.go.id: 18 hlm.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan TENTANG Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9/POJK.05/2014 ini ditetapkan untuk meningkatkan perlindungan kepada peserta dana pensiun dan memberikan kepastian hukum dalam proses pembubaran dan likuidasi dana pensiun. Peraturan ini mengatur pembubaran dana pensiun yang dapat dilakukan atas permohonan pendiri, pembubaran pendiri tanpa pengganti, atau penilaian OJK terkait ketidakmampuan dana pensiun memenuhi kewajibannya. OJK berwenang menetapkan pembubaran dan menunjuk Tim Likuidasi yang bertugas menyelesaikan proses likuidasi, termasuk inventarisasi kekayaan dan kewajiban, pencairan kekayaan, serta penyelesaian kewajiban keuangan. Tim Likuidasi harus menyusun laporan keuangan dan aktuaris yang diaudit, serta melaporkan perkembangan likuidasi kepada OJK. Peraturan ini juga menetapkan tanggung jawab pendiri dan mitra pendiri atas utang iuran yang jatuh tempo, serta pengawasan proses likuidasi oleh Dewan Pengawas dan OJK.

","transitional_provisions","

Permohonan pembubaran Dana Pensiun yang telah diterima OJK sebelum berlakunya Peraturan ini diproses berdasarkan peraturan yang berlaku saat permohonan diajukan.
Proses pembubaran dan likuidasi setelah tahap penetapan pembubaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan ini.
Bagi Dana Pensiun yang masih dalam proses likuidasi saat Peraturan ini berlaku, laporan perkembangan likuidasi pertama kali disampaikan paling lambat 3 bulan sejak Peraturan ini berlaku.
Bagi Dana Pensiun yang bubar karena Pendiri bubar sebelum Peraturan ini berlaku, Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan perkembangan likuidasi paling lambat 6 bulan sejak Peraturan ini berlaku.
Bagi Dana Pensiun yang Pendirinya adalah lembaga keuangan yang izinnya dicabut sebelum Peraturan ini berlaku, Dana Pensiun dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan ini.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
NUMBER 9/POJK.05/2014
ON
DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF PENSION FUNDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

BOARD OF COMMISSIONERS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve protection for pension fund participants, provide legal certainty in the process of dissolution and liquidation of pension funds, and complement the laws and regulations governing the dissolution and liquidation of existing pension funds, it is necessary to establish a Regulation of the Financial Services Authority concerning the Dissolution and Liquidation of Pension Funds;

In view of:

Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00332178-c9d6-47d0-a529-fb61e4c08186","actionData","errors"]