[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","00026421-b07f-4841-b144-5755c44ffab7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buru No. 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Buru","place_of_enactment","Namlea","theme","Pajak Penerangan Jalan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK PENERANGAN JALAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2011/NO. 5, TLD NO.5, LL KAB. BURU: 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buru serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Pajak Penerangan Jalan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 04 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur tentang :\r\nPajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut :\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tNama, Objek dan Subjek Pajak;\r\n3.\tDasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak;\r\n4.\tWilayah Pemungutan;\r\n5.\tPemungutan;\r\n6.\tMasa Pajak dan Saat Pajak Terutang;\r\n7.\tSurat Pemberitahuan Pajak Daerah;\r\n8.\tPenetapan;\r\n9.\tTata Cara Pembayaran;\r\n10.\tTata Cara Penagihan;\r\n11.\tPembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi;\r\n12.\tKeberatan dan Banding;\r\n13.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n14.\tKadaluwarsa;\r\n15.\tPemanfaatan;\r\n16.\tPembukuan dan Pemeriksaan;\r\n17.\tKetentuan Khusus;\r\n18.\tPenyidikan;\r\n19.\tKetentuan Pidana;\r\n20.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan \n Penjelasan: 2 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan menetapkan pajak atas penggunaan tenaga listrik di Kabupaten Buru. Latar belakang penetapan peraturan ini adalah untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam pemungutan pajak daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur pemungutan Pajak Penerangan Jalan secara prosedural dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan oleh instansi pemerintah dan perwakilan asing dengan asas timbal balik.\n2. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, dan wajib pajak adalah penyedia tenaga listrik jika tenaga listrik disediakan oleh sumber lain.\n3. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL), yang ditetapkan berdasarkan jumlah tagihan biaya beban dan pemakaian kWh jika berasal dari sumber lain, atau berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan, jangka waktu pemakaian, dan harga satuan listrik yang berlaku jika dihasilkan sendiri.\n4. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% untuk penggunaan umum, 3% untuk industri dan pertambangan minyak bumi dan gas alam dari sumber lain, dan 1,5% untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.\n\nPeraturan ini juga mengatur wilayah pemungutan, mekanisme pemungutan, masa pajak, saat pajak terutang, kewajiban pelaporan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), serta tata cara pembayaran dan penagihan pajak.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BURU REGENCY
NUMBER 05 YEAR 2011
CONCERNING
STREET LIGHTING TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BURU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 2 paragraph (2) letter e of Law Number 28 of 2010 concerning Regional Taxes and Regional Levies, the Street Lighting Tax is one type of tax that is the authority of the Regency Government;
that in order to implement the collection of Street Lighting Tax in Buru Regency and as implementation of the provisions of Article 95 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, it is necessary to regulate the provisions regarding Street Lighting Tax in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate it in a Regional Regulation;

In view of:

Law of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=00026421-b07f-4841-b144-5755c44ffab7","actionData","errors"]